DPRP Papua Barat Daya Bahas Proyek Sawit Rp24 Triliun di Kabupaten Sorong, Ini Daftar Perusahaannya

“Kami mendapat informasi bahwa masyarakat transmigrasi sudah mengelola lahan tersebut bahkan memiliki sertifikat kepemilikan. Ini bisa menimbulkan konflik hukum dan sosial di kemudian hari jika tidak ditangani dengan hati-hati,” jelas Zeth.

Baca juga: Limbah Sawit Cemari Lingkungan di Klasof, HMI dan GMNI Desak Gubernur Papua Barat Daya Evaluasi

Demi menghindari konflik dan memastikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, DPRP Papua Barat Daya menyelenggarakan RDP ini sebagai wadah dialog dan konsultasi bersama masyarakat adat dan para pemangku kepentingan.

“Forum ini penting agar suara masyarakat didengar secara langsung dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi,” tutup Zeth. (tribunsorong.com/aldy tamnge)