Koperasi Merah Putih

Wamenkop Beber Dampak Ekonomi Kopdes/Kel Merah Putih dalam Dialog Monitoring di Papua Barat

Selama ini, kata Ferry, para petani, nelayan, dan penggerak ekonomi rakyat lainnya, kurang mendapat keadilan secara ekonomi, termasuk di Papua Barat.

|
Editor: Jariyanto
ISTIMEWA
PERESMIAN KOPDES/KEL MERAH PUTIH - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono (tengah) menggunting pita simbolis peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/6/2025). 

TRIBUNSORONG.COM, MANOKWARI - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menghadiri Dialog Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/6/2025).

Acara dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, kepala daerah se-Provinsi Papua Barat, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen serta beberapa perwakilan kementerian dan lembaga.

Ferry selaku Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih mengatakan, pembentukan koperasi di Papua Barat merupakan langkah strategis memperkuat kemandirian ekonomi desa, serta menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek dari perekonomian.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Gelar Rakor Bersama Kemenkumham Pacu Legalisasi Koperasi Merah Putih

Koperasi didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat membangun kesejahteraan bersama.

"Kopdes/Kel Merah Putih adalah manisfestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara dan menjadikan masyarakat Papua sebagi subyek dari ekonomi," kata Ferry dalam keterangan tertulisnya.

Wamenkop mengapresiasi Manokwari yang menjadi contoh keberhasilan dengan capaian pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih mencapai 100 persen.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Dorong Legalitas 120 Koperasi Merah Putih, 46 Sah Berbadan Hukum

Selama ini, kata Ferry, para petani, nelayan, dan penggerak ekonomi rakyat lainnya, kurang mendapat keadilan secara ekonomi, termasuk di Papua Barat.

"Bayangkan saja, di produsen harganya rendah, tapi setelah diproses harganya tinggi di tingkat konsumen. Keuntungan yang didapat lebih banyak diambil para perantara atau middleman," ucapnya.

Adanya Kopdes/Kel Merah Putih, Wamenkop meyakini dapat mengubah kondisi tersebut, karena dapat memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang. 

Wamenkop pun menggambarkan kondisi Papua Barat, ada kebutuhan bahan-bahan pokok yang disuplai dari daerah-daerah lain, sehingga menyebabkan harga menjadi mahal, padahal barang-barang tersebut bisa dihasilkan dari daerah itu sendiri. 

Kemudian, harga bahan pokok yang tidak stabil dan mahal, karena kebutuhan desa disuplai dari desa yang lain, hingga kecamatan butuh beras juga disuplai dari daerah yang lain.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, diakuinya banyak anak muda kesulitan mencari lapangan pekerjaan.

Baca juga: 123 Koperasi Merah Putih Dibentuk di Sorong Selatan, Pemkab Dorong Percepatan Legalitas Badan Hukum

Di Indonesia sekarang banyak anak muda, atau hampir sebagian besar anak muda pindah ke kota, karena desa tidak ada tempat atau kegiatan untuk bekerja. 

"Adanya Kopdes/Kel Merah Putih di desa-desa, akan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya kaum muda terdidik, agar tidak urbanisasi lagi," kata Wamenkop.

Dampak positif lainya, lanjut Ferry, adalah akses kesehatan, dalam hal ini Kopdes/Kel Merah Putih bisa juga menyediakan apotek-apotek desa, supaya harga obat bisa terjangkau oleh masyarakat.

Baca juga: 25 Koperasi Merah Putih di Kota Sorong Sedang Proses Pengesahan Akta Notaris 

Sementara itu unit bisnis lainnya dari Kopdes/Kel Merah Putih, yaitu klinik desa, nantinya akan memperkuat keberadaan posisi puskesmas dalam rangka kewajiban negara memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di perdesaan. 

Bagi Wamenkop, yang tak kalah pelik adalah banyak masyarakat, khususnya masyarakat desa, yang terjebak pinjaman online dan rentenir.

"Adanya Kopdes/Kel Merah Putih, segala hal rentenir, tengkulak, dan pinjaman online, bisa dihapus atau diminimalisir," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wamenkop juga memaparkan kondisi 80.000 Kopdes Merah Putih pada akhir Juni 2025 ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, kehadirannya di Manokwari juga dalam rangka terus mendorong supaya wilayah-wilayah yang belum menyelesaikan 100 persen, bisa segera menuntaskan.

Khusus untuk Papua Barat, Wamenkop anggap sebagai langkah penting karena kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih ini akan ikut membantu mensejahterakan warga desa. 

Baca juga: Sukseskan Program Koperasi Merah Putih, Wabup Maybrat Beri Instruksi Para Kepala Kampung dan Distrik

Langkah berikutnya, selama tiga bulan ke depan (akhir Juni hingga awal Oktober 2025) akan memasuki tahap lebih krusial, yaitu mempersiapkan model bisnis, mempersiapkan modul-modul pelatihan untuk mempersiapkan SDM-SDM, pengawas, pengurus dan pengelola Kopdes/Kel Merah Putih.

"Tiga bulan ini kita masuk tahap yang kedua, tahap yang sebenarnya juga makin membutuhkan kerjasama. Karena, ini juga tahap yang tidak mudah," ujar Wamenkop.

Baca juga: Papua Barat Daya Gelar Rakor Perdana Bahas Penguatan Koperasi dan UKM, Begini Arahan Gubernur Elisa

Terkait Kopdes/Kel Merah Putih percontohan atau mock-up di Papua Barat, Wamenkop menekankan pada dua pendekatan, yaitu satu percontohan yang di populasi desa di wilayah petanian dan wilayah pesisir.

"Saya berharap di Papua Barat sudah ada percontohan Kopdes/Kel Merah Putih yang nantinya akan mendapat pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir," beber Ferry. (*/tribunsorong.com)

Sumber: TribunSorong
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved