Hari Kedua Pemalangan Jalan Sorong-Klayili, Warga Desak Pemerintah Datang

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Aksi pemalangan jalan yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Adat di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya memasuki hari kedua, pada Selasa (1/7/2025). 

Baca juga: Warga Palang Jalan Sorong-Klayili, Tuntut Gubernur dan Bupati Sorong Datang Langsung

Jalan utama yang menghubungkan Kota Sorong dengan Distrik Klayili masih tertutup total sejak aksi dimulai, pada Senin pagi (30/6/2025) pukul 06.00 WIT.

Pemalangan dilakukan sebagai bentuk protes atas kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah dan dinilai tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Baca juga: Protes Jalan Rusak, Warga Klayili Kabupaten Sorong Tebang Pohon dan Tutup Jalan

Koordinator Lapangan aksi Yezer Su menegaskan, bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga pemerintah datang langsung ke lokasi untuk berdialog dan menyepakati solusi bersama.

“Kami tidak akan membuka palang sampai ada pertemuan dan negosiasi langsung dengan pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, baik itu gubernur maupun Bupati Sorong,” tegas Yezer kepada TribunSorong.com.

Menurutnya, aksi di hari kedua berlangsung lebih tegang dan cenderung anarkis dibanding hari pertama. 

Massa membakar ban di tengah jalan sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap lambannya respons pemerintah.

“Selama ini kami berkontribusi besar terhadap negara melalui kekayaan alam seperti kelapa sawit, minyak, dan gas bumi. Tapi apa yang kami terima? Jalan rusak pun tidak diperbaiki,” ujarnya dengan nada geram.

Baca juga: Beratnya Pengabdian Nakes dan Warga Mengakses Layanan Puskesmas Klayili Kabupaten Sorong

Aksi ini diikuti oleh masyarakat dari empat kampung: Kalasuat, Malawer, Klayili, dan Kawakik. 

Mereka terdiri dari berbagai unsur, termasuk tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh gereja.

Yezer juga menambahkan, bahwa masyarakat menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta keberadaan Koperasi Merah Putih yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.

Baca juga: Dana Desa untuk Kabupaten Sorong Selatan Capai Rp97 Miliar, Berikut Rincian 120 Kampung Penerima

Sebaliknya, massa menuntut agar dana desa difokuskan untuk membangun infrastruktur jalan Aimas-Klayili, yang menjadi akses vital bagi aktivitas sosial dan ekonomi warga.

“Kami tidak meminta yang muluk-muluk. Kami hanya ingin pemerintah hadir, duduk bersama, dan dengar langsung suara rakyat,” katanya.

Baca juga: Poktan Kabupaten Sorong Terima Alsintan dari Anggota DPR RI Robert Kardinal, Genjot Produktivitas

Pada hari pertama aksi, tidak ada satu pun perwakilan pemerintah yang datang menemui warga. 

Hal inilah yang menurut Yezer menjadi pemicu perpanjangan aksi di hari kedua.

“Ketidakhadiran pemerintah menunjukkan ketidakpedulian. Maka kami lanjutkan aksi sampai tuntutan kami direspons secara nyata,” pungkasnya. (tribunsorong.com/aldy tamnge)