Pemalangan di Fategomi, Bupati Maybrat Ajak Kedepankan Musyawarah dan Kearifan Lokal

TRIBUNSORONG.COM, KUMURKEK - Pemalangan jalan terjadi di Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara, Maybrat, Papua Barat Daya, Senin (21/7/2021).

Terputusnya akses jalan yang menghubungkan Distrik Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo oleh keluarga almarhumah Welmina Wambewer karena belum adanya penyelesaian adat terkait kematian yang tiba-tiba.

Baca juga: Maybrat jadi Acuan Penyusunan Rencana Kontingensi Konflik Sosial di Papua Barat Daya

Pihak keluarga telah menyampaikan tuntutan adat sesuai norma dan nilai budaya Maybrat, berupa denda dan simbol penghormatan atas musibah yang terjadi.

Lantaran tidak segera ditanggapi, keluarga almarhumah akhirnya menutup jalan sebagai bentuk desakan.

Baca juga: GBAI Berusia 30 Tahun, Bupati Maybrat Karel Murafer Ajak Umat Utamakan Tuhan

Bupati Maybrat Karel Murafer pun turun ke lokasi sekaligus mengupayakan pendekatan dialogis. 

“Kami memahami perasaan duka dan luka keluarga, tapi pemalangan jalan bukan solusi. Akses jalan ini adalah milik bersama. Mari kedepankan musyawarah dan kearifan lokal agar permasalahan ini tidak berlarut,” katanya.

Bupati pun mendorong agar jenazah segera dikembumikan secara layak sembari proses mediasi adat bisa segera mencapai.

Proses musyawarah dimediasi oleh tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. 

Baca juga: Umat Katolik Tujuh Kampung di Aifat Utara Maybrat Sumbang Rp650 Juta buat Peresmian Gereja

Dalam suasana yang kondusif, keluarga almarhumah menyampaikan kesiapan membuka akses jalan.

“Kami hanya ingin keadilan dan penghormatan terhadap budaya kami. Kami juga sadar bahwa jalan ini milik semua orang, maka kami membuka kembali pemalangan ini agar aktivitas masyarakat bisa berjalan seperti biasa,” ujar perwakilan keluarga.

Baca juga: Bupati Maybrat Buka Suara Soal Pergantian 3 Kepala Kampung: Demi Selamatkan Dana Desa

Bupati Karel Murafer berharap masyarakat dapat menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting akan pentingnya komunikasi.

Menurutnya penyelesaian masalah harus secara bermartabat serta penghormatan terhadap budaya dan hukum yang berlaku. (tribunsorong.com/yunias kambuaya)