Usulan Kuota Haji Khusus OAP, Daftar Tunggu hingga Wacana Pembentukan Embarkasi di Sorong

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Papua Barat Luksen Jems Mayor mengusulkan kuota haji khusus bagi Orang Asli Papua (OAP).

Ini sebagai bagian memberi ruang yang lebih besar bagi OAP dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan, termasuk pelaksanaan ibadah haji.

"Beberapa bupati menyampaikan aspirasi agar ada kuota khusus bagi OAP. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Saya pikir ini cita-cita yang baik dan patut kita dorong bersama," ujar Jems dalam Podcast The Leaders di Studio TribunSorong.com, Jalan Pramuka, Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (24/7/2025). 

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Dorong Pembentukan Embarkasi Haji Sendiri, Ini Respons Kemenag Sorong

Ia menjelaskan, usulan ini beralasan, mengingat sebagian daerah menggunakan anggaran otonomi khusus (Otsus) dalam mendukung keberangkatan jemaah haji daerah, terutama untuk OAP. 

Melalui Dana Otsus, pendekatannya pun harus memperhatikan hak dan keberpihakan terhadap masyarakat asli Papua.

"Itu yang sedang kita dorong agar mendapat ruang secara adil dan proporsional," ucapnya.

Baca juga: Seluruh Jemaah Haji Sorong Selatan Telah Kembali, Wabup: Bawa Semangat Nilai-nilai Keagungan

Jems menambahkan, pihaknya telah mulai menerapkan kebijakan afirmatif dalam rekrutmen petugas haji daerah.

Sejak beberapa tahun terakhir, petugas haji memprioritaskan OAP, baik dari kalangan tokoh agama, tenaga profesional seperti dokter, maupun petugas pelayanan umum lainna.

Langkah ini menjadi bentuk nyata penerjemahan semangat UU Otsus dalam lingkup tugas Kemenag.

"Sudah berjalan kurang lebih tiga tahun. Kami terus mendorong agar anak-anak Papua dilibatkan sebagai petugas haji, termasuk pada skema petugas reguler yang ditugaskan oleh Kemenag pusat," kata Jems.

Penambahan kuota haji

Jems juga menjelaskan daftar tunggu haji untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya sangat panjang.

Kemenag bersama bersama pemerintah provinsi mendorong agar ada penambahan kuota haji dari pusat.

Kuota yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah calon jemaah yang meningkat setiap tahun. 

Papua Barat dan Papua Barat Daya membutuhkan setidaknya lima kloter (kelompok terbang).

"Satu kloter biasanya sekitar 300 orang. Jemaah yang berangkat haji tahun ini 700-an, sehingga idealnya kita butuh satu setengah kloter lagi," ucapnya.

Jems menyebut, usulan penambahan kuota dalam tahap proses pendekatan antara pemerintah daerah dengan Kementerian Agama RI.

Baca juga: 3 Penyakit Ini Paling Banyak Dialami Calon Jemaah Haji Kota Sorong 2025

Ia mengingatkan persoalan kuota haji tidak mudah karena kewenangan utamanya ada di pemerintah Arab Saudi.

"Mereka membagi kuota haji untuk seluruh negara, termasuk Indonesia," katanya.

Usulan embarkasi haji

Lebih lanjut Jems mengatakan, muncul wacana pembentukan embarkasi haji di Kota Sorong.

Kota Sorong secara geografis berada di titik strategis dan berpotensi menjadi pusat layanan haji kawasan timur Indonesia.

Menurut Jems, merealisasikan rencana ini tidak mudah, nutuh dukungan lintas sektor, mulai dari bandara berstandar internasional, asrama haji, dan infrastruktur lainnya.

Jika pemerintah daerah mampu menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut, secara teknis memungkinkan hadirnya embarkasi sendiri. 

"Secara fungsionalnya tidak hanya berdampak pada efisiensi ibadah haji, tetapi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Jems.

Menurutnya, potensi keberangkatan dari wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya cukup besar dilihat dari sisi jumlah jemaah.

Baca juga: Kemenag Perluas Akses Pendidikan di Papua Barat Daya, Tak Hanya Madrasah

Ditambah beberapa provinsi di Tanah Papua serta Maluku Utara, setidaknya memungkinkan mencapai lima hingga tujuh kloter per musim haji.

Butuh waktu merealisasikan hadirnya embarkasi ini, namun Jems optimistis lewat komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah, baik di Papua Barat maupun Papua Barat Daya, rencana bisa diwujudkan di masa depan. 

"Semoga diskusi kami dengan pihak-pihak terkait bisa dikembangkan dan menjadi pembahasan serius ke depan," ucap Jems. (tribunsorong.com/aldy tamnge)