MPR for Papua Sesalkan Jatuhnya Korban dalam Aksi Demo di Sorong, Kritik Penanganan Kerusuhan

TRIBUNSORONG.COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa berujung anarkis di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (27/8/2025) mendapat sorotan dari MPR for Papua.

Demonstrasi itu memprotes pemindahan empat tahanan politik (tapol) Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ke Makassar 

MPR for Papua merupakan wadah anggota DPR dan DPD dari wilayah Papua buat membantu pemerintah menangani masalah di Papua.

Baca juga: Bantuan Personel dari Polda Papua Barat Tiba, Pertebal Pengamanan di Kota Sorong

Forum dibentuk usai Ketua MPR Ahmad Muzani bertemu Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua MPR RI for Papua di ruang ketua MPR gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025). 

Ahmad Muzani selanjutnya menyerahkan surat keputusan (SK) pembentukan MPR for Papua.

Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya korban yang tertembak aparat. 

Warga berinisial MW (22) menderita luka temak saat bentrok terjadi bentrok massa dengan aparat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong.

Yorry menilai penyampaian aspirasi tidak semestinya menempatkan masyarakat dan aparat dalam posisi berhadap-hadapan.

Unjuk rasa dijamin oleh konstitusi, sehingga setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di ruang publik.

"Tugas aparat adalah memberikan rasa aman agar aspirasi bisa tersampaikan dengan baik,” ujar Yorrys kepada wartawan di  Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Baca juga: UPDATE Sorong Berangsur Kondusif: Warga dan Aparat Bersihkan Puing, Fasilitas Umum Kembali Dibuka

Senaator Dapil Papua yang menjabat Wakil Ketua DPD RI itu menilai ada yang keliru dalam pola pengamanan aparat. 

Seharusnya respons terhadap aksi massa dilakukan secara terukur dan persuasif. 

“Kapolri tegas menginstruksikan agar aparat mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan profesional dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Jika masih ada korban jiwa, berarti ada yang keliru dalam pelaksanaannya,” ucap Yorrys.

Ia membandingkan peristiwa tersebut dengan penanganan demonstrasi di Jakarta beberapa hari sebelumnya. 

Demo sempat diwarnai kericuhan, namun aparat dinilai mampu menahan diri sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

Pandangan senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal MPR for Papua Filep Wamafma. 

Baca juga: Bentrok di Sorong, Seorang Warga Diduga Tertembak

Menurutnya, pemindahan empat tapol yang diduga melakukan makar merupakan kebijakan yang tergesa-gesa dan tidak beralasan kuat. 

“Pemindahan empat tapol yang diduga melakukan makar itu sesungguhnya tidak memiliki alasan yang cukup kuat. Maka wajar jika masyarakat mengkritisi kebijakan tersebut,” ujar Filep.

Ketua Komite III DPD RI itu menegaskan, penyelesaian masalah seharusnya dilakukan secara musyawarah melibatkan semua pihak, bukan dengan tindakan sepihak yang justru memperkeruh keadaan.

“Tindakan sepihak aparat hanya akan menghambat upaya bersama yang selama ini dibangun untuk menjadikan Tanah Papua sebagai Tanah Damai,” ucapnya.

Massa anarkis

Unjuk rasa di Kota Sorong berujung aksi perusakan fasilitas perkantoran, seperti kantor Gubernur Papua Barat Daya dan kantor Wali Kota Sorong. 

Massa bahkan menggeruduk serta bertindak anarkis di kediaman pribadi Gubernur Elisa Kambu.

Puluhan orang melempari rumah menggunakan batu dan benda keras lainnya.

Hal itu mengakibatkan membuat kaca empat mobil yang terparkir di garasi termasuk kendaraan dinas pelat merah PY 1 rusak. 

Gubernur Elisa Kambu menceritakan detik-detik massa datang menggeruduk rumah.

Elisa mengaku dirinya bersama keluarga berkumpul di dalam rumah. 

“Puji Tuhan, kebetulan belum sempat keluar. Kami bertahan di dalam rumah,” katanya.

Gubernur asal Maybrat ini meminta aparat kepolisian segera menangkap para pelaku perusakan lalu diproses sesuai peraturan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "MPR for Papua Kritik Penanganan Kerusuhan di Sorong, Sesalkan Jatuhnya Korban"