Menjaga Keberimbangan Kultur Adat di Raja Ampat, Fahmi Macap: Panlih MRPBD Diminta Lebih Objektif

TRIBUNSORONG.COM, WAISAI - Fahmi Macap, anak adat suku besar Maya dan Matbath, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya mengaku prihatin dengan penetapan hasil seleksi MRPBD wilayah Raja Ampat oleh panitia pemilihan (panlih).

"Sebagai anak Raja Ampat dari suku besar Maya dan Matbath, saya sangat prihatin dengan hasil yang ditetapkan oleh panitia pemilihan MRPBD karena tidak ada perimbangan kultur," ujar Fahmi Macap, Kamis (8/2023).

Fahmi Macap yang juga anggota DPRK Raja Ampat, menegaskan jika pengumuman dan penetapan hasil seleksi MRPBD tidak diketahui oleh Pj gubernur, itu artinya hasil tersebut bisa dikatakan cacat hukum.

"Kalau Pj gubernur mengaku belum menerima laporan dari Panpil MRPBD terkait hasil seleksi, itu artinya hasil seleksi tersebut adalah cacat hukum," terangnya.

Khusus untuk kabupaten Raja Ampat dalam seleksi MRPBD tidak bisa dilihat dengan kaca mata yang sama dengan daerah lain di Papua Barat Daya.

"Mestinya Panpil MRPBD harus jeli melihat sesuai kultur yang ada di kabupaten Raja Ampat. Paling tidak kita saling menjaga perimbangan kultur yang ada, Panpil harus bersikap objektif," kata Macap.

"Raja Ampat tidak sama dengan daerah-daerah lain di Papua Barat Daya, karena itu proses asimilasi itu harus menjadikan kita menjaga perimbangan  kultur. Persoalannya Raja Ampat tidak bisa dilihat dengan kaca mata yang sama, Raja Ampat penuh dengan kemajemukan," lanjutnya.

Ia pun mengatakan seharusnya Panpil MRPBD transparan terhadap masyarakat di Raja Ampat, dengan cara menjaga perimbangan kultur.

"Lebih Arif dan bijaksana jika Panpil MRPBD menetapkan perwakilan suku Betew untuk mewakili suku Sireri Raya di Raja Ampat dan satu dari suku Maya mewakili suku besar Maya di unsur adat MRPBD, saya rasa itu lebih adil," jelasnya.

Hal itu menurut Fahmi Macap, bahwa perwakilan dari Raja Ampat untuk Pokja adat dari dua orang itu, satu mewakili Sireri Raya dana satunya mewakili suku Maya, sehingga ada perwakilan dan menjaga perimbangan kultur di Raja Ampat.

Dikatakannya, jika dirinya menduga jangan sampai ada kepentingan dan tendensi-tendensi tertentu oleh Panpil, sehingga akhirnya mencederai harga diri masyarakat kabupaten Raja Ampat.

"Jika hal ini dilakukan karena ada kepentingan dan tendensi-tendensi tertentu terhadap masyarakat Raja Ampat, sehingga akan mencederai harga diri kami di Raja Ampat. Hal seperti ini saya tidak setuju, yang seperti ini harus kita bersihkan karena provinsi ini baru berusia enam bulan," tegasnya.

Fahmi mencontohkan seperti perimbangan kultur dalam pembagian kursi DPR Otsus di Raja Ampat, itu dibagi habis sesuai kultur yang ada, semua suku di Raja Ampat mendapat bagian.

"Kenapa kita tidak bisa duduk bicara atur sama seperti kita atur DPR Otsus untuk semua suku di Raja Ampat mendapat jatah lima kursi tanpa ada perdebatan. Inikan persoalan perimbangan. Kenapa di MRPBD tidak bisa, atau mungkin ada sesuatu," tandas Fahmi.