TRIBUNSORONG.COM, SORONG – Angkutan kota (angkot) merupakan satu-satunya moda transportasi publik yang paling murah di Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Meskipun demikian, menurut  Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)  Djoko Setijowarno Pemerintah Kota (Pemkot) lebih baik membuat transportasi publik yang dapat mengangkut banyak orang, seperti bus transjakarta.

Baca juga: Dampak Taksi Online, Sopir Angkot di Kota Sorong Keluhkan Pendapatan Berkurang

Djoko Setijowarno menilai sudah saatnya Kota Sorong meimplementasikan program Buy The Service (BTS) atau skema pembelian layanan.

“Iya, angkotnya dibenahi. Saya sudah usulkan ke pusat agar Kota Sorong itu salah satu kota yang dapat program BTS. Kalau di Bogor seperti Transpakuan Bogor lah atau seperti Transjakarta,” kata Djoko Setijowarno kepada TribunSorong.com saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (11/9/2023).

Baca juga: Sopir Angkot dan Taksi Bandara Keluhkan Transportasi Online, Dishub Kota Sorong Janjikan Pertemuan

Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menjelaskan bahwa skema BTS merupakan pembelian layanan angkutan perkotaan dari operator dengan standar pelayanan minimal yang ditentukan.

Djoko Setijowarno menjelaskan dengan skema BTS para sopir angkot dapat gaji bulanan dan operator transportasi nantinya hanya berkonsentrasi pada pelayanan saja.

Baca juga: Buntut Mogok Kerja Sopir Angkot Sorong, Mama Papua Pulang Rumah Jalan Kaki

Adapun pembayaran ongkos angkot disesuaikan dengan jauhnya kilo meter yang ditempuh.

“Sopirnya dapat gaji bulanan. Jadi ga perlu kebut-kebutan kejar setoran, tetapi itu perlu pendekatan (pendekatan dan edukasi ke supir angkot),” ucapnya.

Dia juga menyarankan pemerintah membuat aplikasi transportasi umum yang mandiri dan memperbaharui armada angkot, sehingga warga nyaman menggunakan transportasi umum.

Baca juga: Sopir Angkot dan Taksi Bandara di Kota Sorong Mogok, Mahasiswa Papua Ini Terpaksa Ngampus Jalan Kaki

“Angkot-angkot di Kota Sorong itu harus berubah. Armada angkot harus dibenahi, karena model angkot begitu orang ga suka,” ucapnya.

Demi mendukung pengelolaan aplikasi tersbut, maka perlu dorongan DPRD Kota Sorong guna membuat regulasinya.

Adanya aplikasih transportasi umum tersebut menurutnya dapat mengatur angkot lebih tertata, sekaligus memberikan pendapatan untuk pemerintah daerah. (tribunsorong.com/ilma de sabrini)