Ia bilang, awalnya pihak PPK KPU Papua Barat Daya sempat berkomunikasi soal bahan yang akan dicetak asli atau tidak.

Mudatsir tidak mengkonfirmasi balik soal keasilan bahan yang akan dicetak. Tapi PPK KPU terus bertanya.

Akhirnya, ia menunjukan bahan albatros dan PPK KPU tidak memberikan komentar tetapi menyuruh dicetak agar memenuhi kekurangan.

Bahan albatros itulah dipakai mencetak C1 plano DPRD Kota Sorong dan DPR Provinsi Papua Barat Daya.

"Kami sebagai penyedia jasa, hanya disuruh cetak. Kalau ada orang suruh cetak ya kami cetak saja, kami tidak tahu ini apa dan untuk apa. Kalau mereka suruh cetak uang, pasti mau tidak mau cetak," ucapnya.

Baca juga: 3 Versi Data DPT Pemilu 2024 Kota Sorong Bikin Bingung Bawaslu Papua Barat Daya

Sebelum pihaknya mencetak C1 plano tersebut, kata Mudatsir, pihak PPK KPU Provinsi Papua Barat Daya langsung datang mengantar filenya.

File yang diantar berisi desain C1 pleno yang tidak bisa dibuka orang lain karena terpasang kode khusus.

"Jadi mereka datang kasih file kesini dan kasih kode, baru kami bisa akses. Kalau mereka tidak kasih akses kode juga kami tidak bisa buka untuk mencetak," ungkapnya.

Baca juga: KPU Papua Barat Daya Terima Laporan Indikasi Kecurangan Pemilu 2024 di Lima Daerah, Pastikan Ada PSU

Mudatsir menambahkan, harga perlembar C1 pleno sekitar Rp67.000 sudah terpotong pajak.

"Mereka suruh cetak tanggal 11 Februari. Tapi sore itu juga mereka datang ambil sebagian, karena katanya mau didistribusikan dan malam lagi diambil sebagiannya lagi," pungkas dia.  (/tribunsorong.com)