Demo Pencaker OAP

Tuntut Kuota CPNS 100 Persen OAP, Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya: Tak Ada Kompromi

Penulis: Petrus Bolly Lamak
Editor: Jariyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya Jolvyn F Kareth.

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Forum Pencari Kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) menggelar aksi damai di kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: BREAKING NEWS: Pencaker OAP Aksi Damai ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Ada Pedemo bak Wisudawan

Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya Jolvyn F Kareth mengatakan, aspirasi murni yang disampaikan ialah meminta penerimaan CPNS pada Mei 2024 mendatang 100 persen OAP.

“Kami tidak pakai kompromi 80 atau 20 persen lagi, itu cukup generasi kemarin. Untuk kami yang sekarang wajib 100 persen,” katanya.

Baca juga: Massa Pencaker OAP Tolak Berdialog dengan Pj Sekda Papua Barat Daya dan Wakil II Ketua MPRBD

Baca juga: Kompleksitas Hak-hak OAP, Pj Gubernur Musaad Minta MRP se-Tanah Papua Tingkatkan Tugas dan Fungsi

Menurutnya, Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya hadir untuk orang Papua, sehingga sebagai generasi punya hak di atas tanah sendiri.

Aspirasi yang disampaikan ini tidak hanya sampai ke daerah tapi akan dikawal ke pusat.

“Kami Bersama MRPBD dan DPRD Fraksi Otsus akan kawal sampai ke Jakarta,” ucap Jolvyn  F Kareth.

Lanjutnya, jumlah Pencaker OAP di Papua Barat Daya sudah terdata dan akan dibuka ke hadapan Pj Gubernur Mohammad Musa'ad.

Aksi demo damai ini digelar bukan hanya mencari perhatian pemerintah saja tetapi berdasarkan data.

Data yang sudah dipegang itu, mulai dari pencaker SMA/SMK, S1 dan S2 itu semua akan disampaikan ke pemerintah.

“Kami buka pendataan secara online ke setiap kabupaten/kota di Papua barat Daya dan jumlahnya saya belum bisa sampaikan nanti saya sampaikan ke gubernur,” kata Jolvyn  F Kareth.

Baca juga: Dinas Pendidikan Provinsi PBD Upayakan Kuota Khusus Bagi OAP Ikut Seleksi di PKN STAN

Data itu, katanya lagi, akan dipresentasikan ke pj gubernur supaya pemerintah tahu bahwa pengangguran di Papua Barat Daya masih tinggi.

Padahal hari ini generasi Papua sudah banyak yang mendapat pendidikan tinggi namun lapangan pekerjaan terhadap OAP justru semakin sempit.

“Pemekaran jalan terus, sekarang sudah ada enam provinsi tapi pengangguran khusus anak Papua masih banyak,” ucapnya.

Tolak berdialog

Pencari Kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: Hak Politik OAP pada Pileg Tersisih, MRPBD Target Pilkada Terpenuhi

Halaman
12