TRIBUNSORONG.COM, WAMENA - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) yang diselenggarakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) berlangsung di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada 17-19 Juli 2024.

Seluruh produk ketahanan pangan desa hasil pelaksanaan demonstrasi plot (demplot) dipamerkan dalam etalase.

Baca juga: Ini Cita-cita Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar yang Belum Terwujud

Etalase tersebut dikunjungi oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, Project Manager Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) M Fachri, serta bupati/pj bupati se-Papua Pegunungan.

Mendes PDTT mengapresiasi produk hasil program TEKAD yang dipamerkan melalui kegiatan demplot.

"Ini adalah wujud nyata keberhasilan ketahanan pangan desa di Papua Pegunungan yang berbasis kearifan dan potensi lokal," kata Abdul Halim Iskadar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/7/2024).

Baca juga: Kemendesa PDTT Bakal Naikkan Dana Desa dan Honor Kepala Desa Tahun 2024

Ke depannya, lanjutnya, harus menjadi model buat pemanfaatan dana desa karena demplot TEKAD ini dilakukan oleh warga desa didampingi oleh penyuluh teknis, termasuk fasilitator TEKAD sesuai keragaman potensi pada masing-masing Kampung.

Kehadiran TEKAD sebagai bentuk kolaborasi dan stimulasi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan daerah tertinggal.

"Apapun kebijakan yang kita lakukan harus berbasis adat istiadat," ucap Gus Menteri, sapaan karib Menteri Desa PDTT.

Program TEKAD telah dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDTT sejak 2020 dan berlokasi di sembilan provinsi, 25 kabupaten dan terdiri dari 1.110 kampung.

Enam provinsi di antaranya di Tanah Papua, meliputi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang terdiri dari 16 kabupaten.

Baca juga: Menengok Keunikan Desa Wisata Malasigi, Ada Burung Cenderawasih Hingga Sumber Air Panas

Program TEKAD di Papua Pegunungan meliputi dua kabupaten, yakni Yahukimo dan Jayawijaya.

Di Kabupaten Jayawijaya meliputi 11 distrik/kecamatan dan 52 kampung/desa yang didukung 22 fasilitator distrik, dan 52 kader Kampung.

Sementara Kabupaten Yahukimo meliputi tujuh distrik/kecamatan dan 35 kampungdDesa didukung 14 fasilitator distrik dan 35 kader kampung.

Baca juga: Pendamping Desa Tak Boleh Paksa Masyarakat Bayar Jasa Pembuatan Dokumen RKPK

Program TEKAD yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2023 adalah coaching clinic.

Coaching clinic  melibatkan pendamping desa, kepala desa, dan perwakilan lembaga ekonomi di 52 kampung di Kabupaten Jayawijaya dan 35 kampung di Kabupaten Yahukimo.

Pada 2023 Kabupaten Jayawijaya juga telah mendapatkan bantuan demplot pada 10 kelompok penerima  bantuan (KPB) di 10 Kampung, dengan total dana Rp1 miliar masing-masing KPB mendapat Rp100 juta.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Dorong Malaumkarta Kabupaten Sorong Jadi Desa Wisata Berbasis Digital

Kegiatan demplot meliputi sektor perkebunan kopi, sektor pertanian umbi-umbian, sayur dan buah, sektor perikanan budi daya ikan air tawar, dan sektor peternakan babi dan madu.

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa dari 10 Kampung yang telah mendapat bantuan demplot, yang sudah berhasil dijalankan sesuai harapan berjumlah delapan kampung, untuk dua Kampung lainnya yang meliputi sektor peternakan babi belum berjalan maksimal.

Baca juga: Musrenbang RKPD 2025 Maybrat, Pj Sekda Sampaikan Instruksi Khusus ke Kepala DPMK soal Dana Kampung

Program TEKAD yang direncanakan pada tahun anggaran 2024 adalah bantuan demplot sebesar Rp4,2 miliar kepada 42 KPB dan pelatihan manajemen informasi sistem.

Program TEKAD ini merupakan program yang holistik dan mendukung tercapainya tujuan SDGs Desa.

Baca juga: Kelompok Tani Sowan Sukses Budi Daya Cabai Berkat Dana Kampung, Tuai Pujian dari Pj Bupati Maybrat

Masyarakat desa bukan hanya mendapatkan stimulan berupa bantuan dan dilengkapi peningkatan kapasitas masyarakat untuk membangun kesadaran pengembangan ekonomi melalui sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.

Selain itu juga diberikan pendampingan serta menguatan kapasitas aparatur kampung.

Pemerintah kampung diharapkan alokasi anggaran melalui dana desa untuk ketahanan pangan sebagaimana yang dimandatkan dalam prioritas penggunaan dana desa minimal sebesar 20 persen.

Baca juga: DPMK Sorong Selatan Akan Rutin Awasi Dana Kampung, Imbau Hindari Praktek KKN

Ini dapat menjadi solusi dalam melakukan scaling up dan replikasi kegiatan usaha yang sudah berhasil dilakukan dalam program TEKAD.

Dalam program ini, diperlukan integrasi seluruh program dari pusat seperti pendamping desa, dana desa, dan badan usaha milik desa (BUMDes), dengan komitmen dari pemerintah provinsi dan kabupaten dalam bentuk dana APBD dan pendampingan dari penyuluh teknis pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertenakan. (*/tribunsorong.com)