TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong mengunjungi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (19/3/2025).

Kunjungan bertujuan menggali informasi terkait tantangan dalam pengumpulan data serta bagaimana data BPS dapat berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong.

Baca juga: Pemprov Papua Tengah Terima Aspirasi Forum Intelektual Kabupaten Puncak Soal Seleksi DPRK

Kepala BPS Kota Sorong Rumila Natratilova mengapresiasi perhatian Komisi IV terhadap peran strategis BPS dalam menyediakan data statistik bagi kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi BPS adalah kesulitan dalam mendapatkan data dari masyarakat dan beberapa instansi.

Baca juga: Hadiri Rapat Paripurna DPR Kota Sorong, Lobat-Anshar Tampak Gagah Pakai Seragam PDU

Masih ada persepsi di masyarakat bahwa memberikan data tidak memberikan keuntungan langsung bagi mereka, padahal data ini sangat penting bagi kebijakan makro yang berdampak luas.

"Selain itu, ada juga kendala dalam mengakses data dari beberapa perangkat daerah dan perusahaan, terutama yang datanya hanya dapat dikeluarkan oleh kantor pusat mereka," ujar Rumila.

Dalam pertemuan tersebut, BPS juga memaparkan data terkait PDRB Kota Sorong yang menunjukkan sektor perdagangan sebagai penyumbang terbesar mencapai 22 persen dari total ekonomi daerah. 

Hal ini menjadi acuan bagi DPRK dalam menggali potensi pajak dan retribusi guna meningkatkan PAD.

Baca juga: TP PKK Kota Sorong Siap Dukung 100 Hari Program Prioritas Wali Kota Septinus Lobat

Rumila menekankan perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat terkait pentingnya data statistik.

Begitu juga penertiban administrasi domisili penduduk agar kebijakan bantuan sosial dan program pemerintah lebih tepat sasaran.

Baca juga: BPS Kabupaten Sorong Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026, Minta Dukungan Masyarakat

Ketua Komisi IV DPRK Sorong Muhammad Saman Bugis menyatakan, pihaknya akan mendorong adanya kebijakan yang mempermudah BPS dalam memperoleh data, baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta. 

"Selain itu, kami akan meminta rekomendasi dari Wali Kota untuk memperkuat regulasi terkait transparansi data," ucapnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara DPRK dan BPS Kota Sorong dalam penyediaan data yang akurat dan berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah. (tribunsorong.com/angela cindy)