TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Disdukcapil PMK) Papua Barat Daya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Terpusat/Sistem Pendataan Penduduk Orang Asli Papua (OAP) pada Kamis (21/11/2024). 

Kegiatan di M Hotel Sorong, Kota Sorong tersebut diikuti jajaran disdukcapil kabupaten/kota se-Papua Barat Daya. 

Akademisi Universitas Papua (UNIPA) Dr Ir Agus Sumule selaku narasumber berharap, bimtek bisa menjadi acuan dalam menyamakan perspektif mengenai variabel apa saja yang akan dilanjutkan. 

Baca juga: Genjot Layanan Administrasi Kependudukan di Papua Barat Daya, Disdukcapil dan PMK Gembleng ASN

Menurutnya, mendata Orang Asli Papua (OAP) perlu menggunakan teknologi informasi (IT) sehigga basis data yang masuk lebih efisien dan terbaru (real time).

"Agar jika ada kelahiran terbaru bisa langsung terdata serta berbentuk aplikasi/situs," ucap Agus Sumule. 

Baca juga: 35 Peternak OAP di Kabupaten Sorong Ikut Bimtek Budi Daya Ayam Ras Petelur dan Pedaging

Dia menyebut, data diinput ke aplikasi Sistem Administrasi Informasi Kependudukan (SAIK) yang saat ini sudah dikembangkan oleh pemerintah Australia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi papua Barat Daya. 

Aplikasi kemudian memproses penginputan data dan beberapa variabel telah ditambahkan. 

Agus Sumule berharap dari bimtek ini seluruh masyarakat OAP terdata secara baik sehingga kebijakan otonomi khusus (Otsus) makin meningkat. 

"Sejak 2021 pemerintah memutuskan buat menaikkan Dana Otsus dari dua persen untuk 20 tahun sebelumnya sekarang menjadi 2,5 persen," ucapnya. 

Masyarakat OAP, kata Agus Sumule, harus memiliki sepenuhnya Dana Otsus guna mengurangi permasalahan termasuk dari segi kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Baca juga: Sosialisasi Peraturan Pengisian Anggota DPRK Raja Ampat dari OAP, Jamin Transparansi Proses Seleksi

Di kampung dan daerah pedalaman yang indeks pendidikannya kurang agar bisa ditindaklanjuti karena data yang masuk sudah jelas. 

Sementara Plt Kepala Disdukcapil dan PMK Papua Barat Daya Adolof Kambuaya mengatakan, bimtek bertujuan menyatukan pemahaman atau persepsi mengenai masalah pendataan OAP.

"Provinsi ini masih baru, perlu ada pertemuan membahas mengenai masalah pendataan OAP untuk Dana Otsus," katanya. 

Baca juga: 23 Tahun Otsus Papua, Wamendagri Ribka Haluk : Pembangunan di DOB Sejalan Asta Cita Prabowo-Gibran

Adolof Kambuaya menambahkan, Kementrian Keuangan meminta semua data OAP buat kepentingan perhitungan dan pembagian Dana Otsus.

Setiap tahun data tersebut akan diminta dan dikirimkan serta dicocokkan agar setiap kabupaten  memiliki data pasti untuk dikirimkan ke pusat. 

"Data tersebut kami sediakan untuk dikirimkan ke pusat sebagai dasar perhitungan pembagian dana Otsus," ucapnya. (tribunsorong.com/angela cindy)