TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Mantan Anggota DPR Kota Sorong Syafruddin Sabonnama angkat suara soal pelaksanaan program sekolah gratis di Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya. 

Baca juga: Skema Anggaran dari Pemprov Papua Barat Daya untuk Program Sekolah Gratis Kabupaten/Kota

Ia menyoroti persoalan mendasar di lapangan yang justru menyulitkan masyarakat, terutama orang tua murid.

Menurut Sabonnama, keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat banyak siswa terpaksa mendaftar ke sekolah swasta. 

Baca juga: 2 Hari SPMB 2025 Kota Sorong Dibuka, DPR Kota Sorong Baru Terima Draf Perwali Sekolah Gratis

Sayangnya, tidak semua siswa swasta mendapat manfaat dari program pendidikan gratis yang selama ini digaungkan pemerintah.

Hal itu ia sampaikan kepada TribunSorong.com pada Sabtu (21/6/2025), sehari setelah menerima curahan hati seorang ibu yang menangis karena tidak mampu membayar biaya masuk sekolah untuk anaknya.

“Banyak yang ingin masuk sekolah negeri karena bebas biaya, tapi daya tampung dan seleksi yang ketat membuat banyak siswa tidak tertampung,” ungkapnya.

Sabonnama menjelaskan, sekolah swasta kerap menjadi pilihan terakhir bagi orang tua. 

Namun, justru di sinilah muncul persoalan baru. 

Baca juga: Program Sekolah Gratis Dimulai, PPDB di SMKN 2 Kota Sorong Berlangsung Lancar, Target 300 Siswa

Meski pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp54 miliar dari APBD Provinsi Papua Barat Daya dan APBD Kota Sorong untuk mendukung program sekolah gratis, realisasinya belum menyentuh semua siswa secara merata.

“Masuk SD saja bisa lebih dari Rp3 juta, SMP bisa Rp4 juta. Padahal ini jenjang pendidikan dasar yang seharusnya dijamin negara,” tegas Syafruddin.

Baca juga: Target Penerima Sekolah Gratis Kota Sorong Tahap I untuk Negeri dan Swasta sesuai Perwali Nomor 6

Ia menekankan bahwa keberhasilan program sekolah gratis tak bisa hanya diukur dari pencairan anggaran. 

Ia mendorong Dinas Pendidikan Kota Sorong dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya agar aktif melakukan pengawasan serta menjalin komunikasi intensif dengan sekolah-sekolah swasta terkait pelaksanaan program tersebut.

“Pemerintah sebagai representasi negara wajib hadir dan memastikan janji kemerdekaan itu benar-benar diwujudkan: mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sabonnamajuga mengajak pengelola sekolah swasta menunjukkan empati dan tanggung jawab sosial. 

Ia mengingatkan bahwa setelah bangunan sekolah berdiri dan ruang belajar tersedia, tidak selayaknya anak-anak masih dibebani biaya pembangunan tambahan yang memberatkan.

“Kalau kita ingin berkontribusi bagi negeri ini, mari kita arif. Bangunan sekolah sudah ada. Sekarang saatnya membuka akses pendidikan seluas-luasnya, bukan malah menutupnya dengan biaya yang mencekik,” pungkasnya. (tribunsorong.com/ismail saleh)