TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat Daya mulai kumpul dan validasi data populasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya: Sorong Raya Hujan Ringan, Tambrauw dan Maybrat Berawan

Kegiatan ini memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bilang,  tim BPKP telah monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di perangkat daerah (PD). 

Baca juga: Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Rabu 30 Juli 2025: Raja Ampat dan Kota Sorong Hujan Ringan

Pengendalian internal tulang punggung tata kelola pemerintahan bersih dan efektif.

“Kami tadi berdiskusi cukup mendalam dengan BPKP, khususnya tentang sistem pengendalian internal pemerintah,” ujar Elisa Kambu, Selasa (29/7/2025).

Dia mengatakan, sistem pengendalian internal bukan tanggung jawab pimpinan PD semata.

Tetapi melibatkan elemen organisasi, pejabat struktural hingga staf pelaksana di lapangan.

“Tidak bisa sebagian, karena ini menyangkut integritas pemerintahan kita,” ujarnya.

Baca juga: Minimalisir Program Menyimpang di Papua Barat Daya, BPKP Kawan Perencanaan hingga Pelaporan

SPI sendiri, lanjut Elisa, instrumen strategis mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat.

Termasuk pegawai terhadap risiko korupsi dan praktik tidak etis di lingkungan instansi pemerintah.

“BPKP tadi berharap dapat menghasilkan data kredibel,” pungkas Bupati Asmat dua periode itu. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)