Baca tanpa iklan
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Plt Ketua KNPI Kota Sorong Muhammad Saman Bugis, bilang dualisme kepemimpinan terjadi di tingkat provinsi.
Sejak 2020 hingga saat ini, KNPI Kota Sorong tetap berjalan satu kepemimpinan.
Baca juga: Dualisme KNPI Papua Barat Daya, Jois Kambu Minta Penyaluran Dana Ditunda
Dan tidak terpengaruh dengan dualisme di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami di kota sejak awal tetap satu saja, sesuai arahan dari pusat. Jadi sampai sekarang KNPI Kota Sorong tetap satu komando,” ujar Saman Bugis, Rabu (20/8/2025).
Baca juga: GMB Sorsel FC Lolos ke 8 Besar KNPI Cup I Usai Tundukkan ASEGI FC 2-1
Ia mengatakan, pemuda di Kota Sorong menginginkan agar dualisme KNPI diakhiri melalui rekonsiliasi.
Seluruh pengurus pusat, provinsi hingga kabupaten/kota bisa berada di bawah satu komando.
“Pemuda Kota Sorong ingin hanya ada satu komando, dari pusat sampai ke daerah,” katanya.
Ia menambahkan, KNPI Kota Sorong berada di bawah naungan kepengurusan diketuai Ryano Panjaitan di tingkat pusat.
Sebelumnya, Karteker Ketua KNPI Papua Barat Daya Jois Kambu meminta bupati dan wali kota di Papua Barat Daya menunda penyaluran dana bantuan untuk KNPI kabupaten/kota.
Baca juga: Didier Drogba Jadi Inspirasi, Ketua KNPI Ajak Pemuda Maybrat Bangun Damai Lewat Bola
Penundaan ini diusulkan hingga ada keputusan rekonsiliasi di tingkat provinsi.
“Sesuai spirit bapak Gubernur Papua Barat Daya bahwa dinamika ini harus diakhiri. Ini langkah paling aman,” ujar Jois kepada TribunSorong.com via telepon, Rabu (20/8/2025).
Baca juga: Turnamen KNPI Cup I Maybrat Dibuka, Bupati Serukan Semangat Sportivitas dan Anti Alkohol
Wakil Ketua Pengurus Pusat KNPI Bidang Pengawasan dan Reformasi Birokrasi ini menjelaskan, persoalan dualisme kepengurusan KNPI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih menjadi hambatan utama.
Hingga kini terdapat dua versi kepengurusan yang sama-sama mengeklaim sah.
“Di Papua Barat Daya terjadi dualisme kepengurusan. Ada versi kami, ada juga versi lain yang sudah turun hingga kabupaten/kota. Keduanya sama-sama memiliki legitimasi hukum,” ucap Jois.
Baca juga: Gubernur Elisa Kambu Soroti Dualisme KNPI Papua Barat Daya: Tidak Ada Gunanya Ribut
Situasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru jika pemerintah daerah tidak segera melakukan langkah mediasi.
Adanya dua kepengurusan bisa berdampak pada penyaluran bantuan pemerintah kepada KNPI.
“Kalau pemerintah hanya memberikan bantuan ke salah satu pihak, maka bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Karena itu, kami minta agar bantuan sementara ditahan dulu sampai rekonsiliasi selesai,” katanya.
Menurut Jois, menunda penyaluran dana hingga rekonsiliasi tercapai bukanlah melemahkan gerakan kepemudaan.
Ini cara memperkuat pondasi organisasi dan mencegah fragmentasi di kalangan pemuda Papua Barat Daya.
“Pemuda adalah kekuatan pembangunan. Jangan sampai energi mereka habis karena dualisme organisasi,” ucap Jois.
Baca juga: Steven Murafer Pimpin KNPI Maybrat 2025-2028, Bupati Minta Proses Pengkaderan Ditingkatkan
Mengenai langkah dari internal KNPI, Jois menyebut, dari pihaknya memilih cooling down sambil menunggu proses rekonsiliasi di tingkat provinsi.
Ia menekankan, penyelesaian konflik harus dilakukan lewat pendekatan persuasif, mempertemukan dua kelompok, serta mencari format rekonsiliasi yang tepat.
Baca juga: Pesan Bupati Karel Murafer dalam Rapimda dan Musda Ke-III KNPI Maybrat
Terkait program organisasi, Jois mengatakan, KNPI sejatinya adalah mitra utama pemerintah, namun karena dualisme, program kerja belum bisa berjalan maksimal.
Mekanisme organisasi KNPI seharusnya melalui tahapan konsolidasi, musyawarah pimpinan daerah, hingga musda untuk melahirkan kepengurusan definitif.
Setelah itu kepengurusan menyusun program melalui rapat kerja daerah (rakerda).
Baca juga: Pesan Bupati Karel Murafer dalam Rapimda dan Musda Ke-III KNPI Maybrat
Jois pun mendorong Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kratif (Disporaparekraf) Papua Barat Daya dan Kesbangpol Papua Barat Daya mencari format penyelesaian lebih terukur dan diterima semua pihak.
Upaya ini penting memastikan rekonsiliasi berjalan baik dan melahirkan satu kepengurusan KNPI yang diakui bersama.
“Harapan kami, pemerintah punya otoritas untuk mengundang, memanggil, sekaligus menyelesaikan persoalan ini. Supaya KNPI di Tanah Papua bisa kembali satu,” kata Jois. (tribunsorong.com/ismail saleh)