Dualisme KNPI Papua Barat Daya, Jois Kambu Minta Penyaluran Dana Ditunda

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Karteker Ketua KNPI Papua Barat Daya Jois Kambu meminta bupati dan wali kota di Papua Barat Daya menunda penyaluran dana bantuan untuk KNPI kabupaten/kota. 

Penundaan ini diusulkan hingga ada keputusan rekonsiliasi di tingkat provinsi.

“Sesuai spirit bapak Gubernur Papua Barat Daya bahwa dinamika ini harus diakhiri. Ini langkah paling aman,” ujar Jois kepada TribunSorong.com via telepon, Rabu (20/8/2025).

Baca juga: HUT Ke-80 RI, 12 Kampung Ramaikan Turnamen KNPI Cup I Distrik Aitinyo Utara Maybrat

Wakil Ketua Pengurus Pusat KNPI Bidang Pengawasan dan Reformasi Birokrasi ini menjelaskan, persoalan dualisme kepengurusan KNPI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih menjadi hambatan utama. 

Hingga kini terdapat dua versi kepengurusan yang sama-sama mengeklaim sah.

“Di Papua Barat Daya terjadi dualisme kepengurusan. Ada versi kami, ada juga versi lain yang sudah turun hingga kabupaten/kota. Keduanya sama-sama memiliki legitimasi hukum,” ucap Jois. 

Baca juga: Gubernur Elisa Kambu Soroti Dualisme KNPI Papua Barat Daya: Tidak Ada Gunanya Ribut

Situasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru jika pemerintah daerah tidak segera melakukan langkah mediasi. 

Adanya dua kepengurusan bisa berdampak pada penyaluran bantuan pemerintah kepada KNPI.

“Kalau pemerintah hanya memberikan bantuan ke salah satu pihak, maka bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Karena itu, kami minta agar bantuan sementara ditahan dulu sampai rekonsiliasi selesai,” katanya.

Baca juga: Ancaman di Ruang Digital, Rembuk Merah Putih Ajak Pemuda Papua Barat Daya Bentengi Diri

Menurut Jois, menunda penyaluran dana hingga rekonsiliasi tercapai bukanlah melemahkan gerakan kepemudaan.

Ini cara memperkuat pondasi organisasi dan mencegah fragmentasi di kalangan pemuda Papua Barat Daya.

“Pemuda adalah kekuatan pembangunan. Jangan sampai energi mereka habis karena dualisme organisasi,” ucap Jois. 

Mengenai langkah dari internal KNPI,  Jois menyebut, dari pihaknya memilih cooling down sambil menunggu proses rekonsiliasi di tingkat provinsi.

Ia menekankan, penyelesaian konflik harus dilakukan lewat pendekatan persuasif, mempertemukan dua kelompok, serta mencari format rekonsiliasi yang tepat.

Terkait program organisasi, Jois mengatakan, KNPI sejatinya adalah mitra utama pemerintah, namun karena dualisme, program kerja belum bisa berjalan maksimal.

Baca juga: Papua Barat Daya Masuk 10 Besar Provinsi dengan Pemuda Jomblo Terbanyak