BPS dan Pemkot Sorong Perkuat Kolaborasi Data, Siapkan Sensus Ekonomi 2026

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong dan Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong memperkuat sinergi dalam pengelolaan data strategis, sekaligus memulai persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Penguatan kolaborasi ini ditandai dengan sosialisasi indikator strategis dan Sensus Ekonomi yang digelar di Ruang Rapat BPS Kota Sorong, pada Rabu (24/9/2025). 

Baca juga: Pembangunan Kawasan Industri Perikanan di Kota Sorong: Pemerintah Cari Lokasi Strategis

Acara tersebut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong Ruddy Laku, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong Thamrin Tajuddin dan Kepala BPS Kota Sorong Rumilah Natratilova.

Kepala BPS Kota Sorong Rumilah Natratilova menjelaskan, bahwa SE2026 merupakan momentum penting yang digelar setiap 10 tahun untuk mendata seluruh unit usaha di Kota Sorong. 

Baca juga: Tanggapan Wali Kota Sorong terhadap Pandangan Umum Fraksi DPR terkait KUA-PPAS Perubahan APBD 2025

Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi komprehensif mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital dan lingkungan.

Saat ini, BPS terus mendorong digitalisasi data di tingkat kelurahan, mengingat masih banyak wilayah yang menggunakan sistem manual. 

Baca juga: Kebakaran di Kompleks KPR Kehutanan Kota Sorong, Bapak Anak Luka Bakar, Harta Benda Hangus

Upaya ini dilakukan antara lain melalui pembinaan dan Program Desa Cantik yang saat ini sedang dilaksanakan di Kelurahan Malawei. 

“Untuk menjaga kualitas data, petugas BPS diwajibkan berkoordinasi dengan kelurahan dan distrik saat melakukan survei,” katanya.

Plt. Sekda Kota Sorong Ruddy Laku menegaskan, dukungan penuh pemkot terhadap langkah BPS. 

Ia menekankan, bahwa data akurat adalah cerminan kondisi riil masyarakat dan sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.

Untuk mendukung digitalisasi, Ruddy mengusulkan agar pada tahun 2026 Pemkot memprogramkan pengadaan jaringan internet di kelurahan-kelurahan prioritas. 

“Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk aktif melakukan pembinaan dan mendukung pengumpulan data oleh BPS,” katanya.

Saat ini, Pemkot Sorong juga berkolaborasi dengan kelurahan untuk mendata pelaku usaha, dari skala kecil hingga besar, guna memantau tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Sorong Novi Andy Dwi Setyawan menjelaskan dalam paparannya bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelolaan data sektoral, mengidentifikasi tantangan, serta mendorong pemanfaatan data statistik dalam pembangunan. 

Baca juga: Fraksi APPSA Atensi Banjir hingga Pemberdayaan dalam KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Sorong 2025

Ia menekankan bahwa kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan krusial demi menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi.