Bawaslu Papua Barat Daya Perkuat Pengawasan Partisipatif: Libatkan Komunitas Hadapi Pemilu 2029

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS -  Bawaslu Papua Barat Daya menggelar Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Hotel Aimas, Kelurahan Klamasen, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (13/10/2025) 

Tema kegiatan ‘Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat,’ berlangsung dua hari, 13-15 Oktober 2025.

Baca juga: Papua Barat Daya dapat 10.000 H Lahan Sawah, Tanam Perdana di Sorong Selatan: Mentan Bakal Hadir

Acara dihadiri Gubernur Papua Barat Daya, Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda, Deputi Dukungan Teknis Bawaslu RI La Bayoni, TNI/Polri, ASN, masyarakat, serta mahasiswa.

Kepala Sekretariat Bawaslu Papua Barat Daya Felipus Cornelis Boling mengatakan, kegiatan ini pelaksanaan program kerja Divisi Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. 

Baca juga: Evaluasi Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Keuangan, Ini Catatan Kepala BPKAD Papua Barat Daya

Program bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Pengawasan partisipatif merupakan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

“Karena wilayah kerja Bawaslu cukup luas dan potensi pelanggaran tinggi, maka pelibatan masyarakat memperkuat pengawasan seluruh tahapan,” ujar Felipus.

Ia bilang, Bawaslu memiliki dasar hukum kuat melaksanakan pengawasan partisipatif, diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013. 

Bawaslu ingin memperkuat kapasitas para kader pengawasan partisipatif yang sudah terbentuk sebelumnya.

Baca juga: Pendidikan PAUD Aset Masa Depan, Gubernur Papua Barat Daya Atensi Tenaga Pendidik

Di Papua Barat Daya saat ini terdapat sekitar 1.188 kader pengawasan partisipatif yang masih aktif. 

Jumlah itu, kata dia, 199 di antaranya terlibat edukasi dan pemantauan pemilu serta pemilihan 2024. 

“Ini menjadi modal penting menghadapi Pemilu 2029,” tambahnya.

Baca juga: GAMKI Papua Barat Daya Tancap Gas! 5 DPC Dilantik, Sekum DPP: Bukti Kemajuan Organisasi

Pendidikan pengawasan tidak hanya membahas teori, tetapi memberikan pembekalan reflektif dan keterampilan teknis agar peserta menjadi penggerak komunitas masing-masing.

Program diharapkan mampu menciptakan pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif berkesinambungan.

Melahirkan kader-kader penggerak pengawasan, serta memperkuat jejaring dan kolaborasi antar komunitas pengawasan di daerah.

Baca juga: Keluh Kesah Warga di Lokasi Langganan Banjir Kota Sorong Papua Barat Daya