Respons Gubernur Papua Barat Daya Atas Pembakaran Rumah di Pulau Gebe: Besok Kami Bertemu Kemendagri

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Konflik klaim wilayah antara Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Maluku Utara semakin memanas setelah warga Desa Umiyal, Pulau Gebe, membakar lima rumah bantuan milik Pemkab Raja Ampat.

Tiga wilayah itu adalah Pulau Sain, Kiyas, dan Piyai.

Baca juga: Klaim 3 Pulau Picu Amarah Warga Umiyal, Rumah Bantuan Raja Ampat Dibakar

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memberikan respons atas aksi pembakaran rumah itu.

Ia tegaskan penyelesaian konflik wilayah ini akan dilakukan melalui jalur hukum dan prosedur kenegaraan.

“Kami akan membawa persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk difasilitasi,” katanya, Senin (22/9/2025).

"Kita ini hidup di Indonesia yang diatur oleh undang-undang.”

Gubernur asal Maybrat itu bilang, pihaknya telah menyiapkan semua dokumen, termasuk hasil rapat bersama masyarakat adat dan Pemkab Raja Ampat.

"Kami siap berangkat besok. Saya sendiri yang akan memimpin tim ke Jakarta. Dokumennya sudah lengkap," ujarnya.

Baca juga: Forum Lintas Suku OAP Desak Presiden Prabowo Kembalikan 3 Pulau dari Malut ke Raja Ampat

Terkait insiden pembakaran, Elisa Kambu mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami berharap tidak ada aksi lagi. Kita akan ikuti prosedur yang ada. Tugas kita sekarang adalah mendorong pemerintah pusat agar segera memfasilitasi pertemuan resmi antarprovinsi," katanya.

Baca juga: Kesultanan Tidore Tolak Eksploitasi, Minta Pemerintah Hentikan Tambang di Raja Ampat

Elisa Kambu optimistis bahwa Provinsi Papua Barat Daya akan memenangkan sengketa ini.

"Saya percaya bisa, kita tetap melalui mekanisme yang ada," pungkasnya.

Pembakaran rumah bantuan Pemkab Raja Ampat 

Warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara menggelar aksi protes besar-besaran pada Sabtu (20/9/2025).

Baca juga: Peran Penting Sultan Tidore dalam Sejarah Papua, Dihargai dengan Pemberian Kain Adat

Mereka membakar lima rumah bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat sebagai bentuk penolakan terhadap klaim wilayah.

Ketiga pulau yang menjadi sengketa adalah Pulau Sain, Pulau Kiyas, dan Pulau Piyai.

Baca juga: Aceh Bisa, Kenapa Papua Tidak? Pemuda Katolik Minta Prabowo Intervensi Sengketa Pulau di Raja Ampat

Pemkab Raja Ampat, Papua Barat Daya mengklaim pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah administrasinya.

Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan api membakar bangunan semi permanen yang merupakan fasilitas dari Pemkab Raja Ampat.

Ratusan warga yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Umiyal meneriakkan penolakan sambil membakar fasilitas tersebut.

Mereka menganggapnya sebagai simbol penguasaan wilayah oleh pihak luar.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Tempuh Langkah Hukum Rebut 3 Pulau Raja dari Maluku Utara

Menurut Ketua BPD Umiyal Rahmat Saptu aksi ini merupakan puncak kekecewaan warga terhadap klaim sepihak.

"Warga kesal dengan klaim Pemkab Raja Ampat terhadap tiga pulau di Pulau Gebe. Padahal, masyarakat Umiyal sudah turun-temurun menjaga dan mengelola pulau-pulau tersebut untuk kepentingan ekonomi, budaya, dan lingkungan," ujarnya.

Sengketa wilayah di daerah kepulauan sering terjadi, terutama di kawasan perbatasan yang minim pengawasan.

Pulau Gebe sendiri memiliki posisi strategis di ujung timur Maluku Utara, berbatasan langsung dengan Papua Barat Daya.

Baca juga: KM Gandha Nusantara II Berlayar, Gubernur Elisa: Doa Masyarakat Raja Ampat Terjawab

Masyarakat Umiyal mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat segera menyelesaikan sengketa ini dan memberikan pengakuan resmi atas hak kelola dan hak adat mereka terhadap pulau-pulau tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Halmahera Tengah maupun Pemkab Raja Ampat terkait insiden dan dasar hukum klaim wilayah tersebut. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)