DOB di Tanah Papua
KNPB Wilayah Maybrat Sebut Elit Pejabat Papua Minta Pemekaran Karena Miskin Ide
Menurutnya sekelompok elit Papua minta pemekaran, tapi tidak berpikir jika mereka krisis ide untuk membangun Tanah Papua.
Penulis: Paulus Pulo | Editor: Milna Sari
TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Maybrat Yohanes N Assem mengkritik elit pejabat asli Papua.
Menurutnya sekelompok elit Papua minta pemekaran, tapi tidak berpikir jika mereka krisis ide untuk membangun Tanah Papua.
Baca juga: Ketua I KNPB Maybrat Menentang DOB Maybrat Sau dan Kabupaten Mare
Ia mengatakan elit pejabat di Papua tidak membuat rakyat Papua menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.
"Jangan buat rakyat Papua menjadi penonton di atas negerinya sendiri. Harus diingat bahwa 50 tahun ke depan, masyarakat Papua akan termarjinalkan di bawah pendudukan para transmigran," katanya, Kamis (30/3/2023) ke TribunSorong.com.
Baca juga: Bernhard Wajibkan Warung Makan Beli Produk Warga Maybrat
Ia melanjutkan, pemekaran itu akan menciptakan ruang pemusnahan etnis yang sistematis dan terstruktur.
Namun para elit Papua yang meminta pemekaran, karena tidak mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mereka tidak mampu hasilkan PAD, hanya harap pada DAU dan DAK tapi nafsu minta pemekaran. Alasan konyol lain adalah PAD akan tercipta ketika ada pemekaran wilayah,” bebernya.
Ia mengatakan bagaimana bisa PAD dihasilkan jika selama ini Kabupaten Maybrat sendiri tidak bisa mendatangkan PAD.
Ini membuktikan bahwa tidak mampu para elit pejabat di Maybrat.
Baca juga: Sambut Calon Kabupaten Maybrat Sau, Bernhard Ajak ASN Berpikir Kritis
"DPRD Maybrat juga tidak mampu menghasilkan Perdasi dan Perdasus, dan juga tak mampu memberdayakan pengusaha asli Papua. Akibatnya, potensi sumber daya alam tidak terkelola secara produktif," tegasnya.
Baca juga: Pj Bupati Maybrat Minta Bendahara Hadir Jika Dipanggil BPK
Yohanes juga menyinggung soal pekerjaan proyek yang tidak diberikan kepada orang alsi Papua, namun memberikan kepada para kontraktor dari luar.
"Pekerjaan proyek saja tidak diberikan kepada anak Papua, tapi malah diberikan kepada kontraktor dari luar," tutupnya. (TribunSorong.com/ Paulus Pulo)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.