Utang Pemkot Sorong ke PT Tirta Remu Rp8 M Lebih, Wakil Wali Kota: Baru Bayar Rp3 M

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Tanggapan Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR Kota Sorong tentang materi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disampaikan Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim dalam rapat Pleno Paripurna DPR Kota Sorong, Sabtu (27/9/2025).

Baca juga: Pandangan Umum Kelompok Khusus DPR Kota Sorong terhadap RAPBD 2025: Sorot Pendataan OAP Akurat

Ia mengatakan, kritik, saran, dan apresiasi dari fraksi-fraksi DPR menjadi dorongan penting mewujudkan tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Terkait sorotan Fraksi Golkar, Pemkot Sorong menegaskan sejumlah komitmen, antara lain evaluasi anggaran perjalanan dinas, sewa gedung, serta makan minum agar lebih difokuskan pada program sekolah gratis.

“Bidang pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Layanan untuk ibu bersalin, balita, lansia, hingga penanganan ODGJ akan terus ditingkatkan,” jelas Anshar.

Ia bilang, peningkatan SDM, kesejahteraan tenaga kesehatan, serta pelayanan bagi masyarakat kurang mampu di RSUD Sele Be Solu tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

Soal kebersihan kota, Anshar menyebut kenaikan anggaran dari Rp19 miliar menjadi Rp30 miliar akan dibahas lebih lanjut bersama DPR.

“Perlindungan perempuan dan anak, program makanan bergizi gratis, hingga inovasi layanan Dukcapil sampai ke distrik terjauh akan terus kami dorong,” katanya.

Baca juga: Alokasi Anggaran Pendidikan hingga Dana Otsus jadi Atensi Fraksi Golkar pada P-APBD Kota Sorong 2025

Fraksi PKS, Sambung dia, menegaskan optimalisasi pajak, retribusi, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi akan diperkuat untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Belanja daerah tetap kami fokuskan pada layanan publik, penanganan stunting, pendidikan, kesehatan, UMKM, serta infrastruktur dasar,” kata Anshar.

Baca juga: Utang Pemkot Sorong ke Tirta Remu dan Pemerintah Pusat Jadi Sorotan Utama Fraksi GIM

Ia menjelaskan, pembiayaan daerah akan bersumber dari SILPA dan pinjaman daerah bila diperlukan.

“Defisit anggaran tetap terkendali, masih dalam batas aman, dan akan ditutup dengan pos pembiayaan sah,” ucapnya.

Sorotan Fraksi Gerakan Indonesia Maju terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah juga mendapat tanggapan serius.

“Target pendapatan akan disesuaikan dengan realisasi riil agar lebih realistis, sementara belanja kami arahkan pada kebutuhan mendesak, pelayanan dasar, isu sosial, dan infrastruktur strategis,” ucapAnshar.

“Efisiensi menjadi prinsip utama. Kegiatan yang tidak mendesak akan dirasionalisasi.” 

Terkait sorotan terhadap PDAM Tirta Remu, Anshar mengakui masih ada utang Rp8,1 miliar ke Kementerian Keuangan.