OTT Bupati Meranti
Bupati Meranti yang Pernah Caci Maki Kemenkeu Terjaring OTT KPK bersama Puluhan Orang
Kabar OTT Adil mencuat setelah sejumlah foto dan video yang memperlihatkan beberapa ruangan di Pemkab Meranti telah disegel.
TRIBUNSORONG.COM, PEKANBARU - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap puluhan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (6/4/2023) malam.
Tidak hanya Adil, KPK juga mengamankan puluhan orang yang terdiri dari pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten Meranti maupun swasta.
Rencananya mereka akan diterbangkan ke Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut.
Kabar OTT Adil mencuat setelah sejumlah foto dan video yang memperlihatkan beberapa ruangan di Pemkab Meranti telah disegel.
KPK menggeledah kantor Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada Kamis malam sekitar pukul 21.00 WIB hingga tengah malam.
Saat kabar penggeledahan beredar, Adil sudah dibawa ke Pekanbaru.
Ia lalu dibawa menggunakan speedboat dari Pelabuhan Nur Sahadah, Selatpanjang.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri meniyakan penangkapan Adil.
"Tim KPK berhasil melakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," kata Ali Fikri kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Jumat (7/4/2023) dini hari.
Pernah mencak-mencak ke Kemenkeu
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pernah meradang kepada orang-orang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Tak hanya itu, dia juga sempat berencana menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kekesalannya ia sampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada 9 Oktober 2022 silam.
Pertemuan Kemenkeu dengan para kepala daerah itu juga ditayangkan dalam akun YouTube Diskominfotik Provinsi Riau.
Kala itu, Adil mencak-mencak dengan bertanya soal dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
Ombudsman Papua Barat Usul 9 Poin soal Perubahan RUU, Dana dan Sarpras Masuk Prioritas |
![]() |
---|
Baleg DPR RI Minta Pemprov Papua Barat Daya Sokong Anggaran Ombudsman di Daerah |
![]() |
---|
DPRD Sorong Selatan Siap Kawal Anggaran Pendidikan Rp120 Miliar |
![]() |
---|
Awasi Dana Rp2,8 Triliun di Daerah Otonomi Baru, KPK Usul Pemerintah Bentuk Satgas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.