8.660 Keluarga di Kota Sorong Alami Kemiskinan Ekstrem, Ini Penyebabnya
Fauji bilang, banyak kategori yang masuk dalam kemiskinan ekstrem, diantaranya MCK di rumah tidak layak dan lantai rumahnya masih berupa tanah.
Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Milna Sari
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Sebanyak 8.660 Kepala Keluarga (KK) di Kota Sorong, Papua Barat Daya mengalami kemiskinan ekstrem
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Sorong Fauji Fattah saat rapat koordinasi terkait rencana verifikasi data kemiskinan ekstrem di Kantor Wali Kota Sorong, Jumat (14/4/2023) siang.
Baca juga: Pasmar 3 Gelar Pasar Murah Jelang Lebaran, Warga Sorong Merasa Terbantu
Berdasarkan data yang diterima dari Menko PMK melalui Bappeda Kota Sorong, sebanyak 8.660 KK atau 42.402 jiwa di Kota Sorong masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Fauji bilang, banyak kategori yang masuk dalam kemiskinan ekstrem, diantaranya MCK di rumah tidak layak dan lantai rumahnya masih berupa tanah.
Baca juga: Penumpang Pesawat Diprediksi Melonjak, Otoritas Bandara DEO Sorong Siapkan Posko Terpadu Mudik
"Kota Sorong punya 8.660 KK alami kemiskinan ekstrim dan itu disebabkan tidak adanya MCK dan lantai runah tanah," katanya kepada TribunSorong.com.
Ia menyampaikan, Dinas Sosial dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk mendapatkan data yang valid.
Baca juga: Atasi Kemiskinan Ekstrem, Dinas Ketahanan Pangan Sorong Selatan Ajak Warga Menanam
Tujuannya mengecek data yang diberikan Menko PMK itu semua valid atau tidak.
"Kita akan lakukan verifikasi terkait data kemiskinan ekstrem di Kota Sorong yang kami terima dari Menko PMK," ujarnya.
Baca juga: Enam Daerah di Papua Barat Daya Alami Kemiskinan Ekstrem
Sementara ujarnya data yang diterima dari Menko PMK sifatnya masih global.
Oleh karena itu katanya, belum tahu pasti angka kemiskinan ekstrim di Kota Sorong terbanyak ada di kelurahan atau distrik mana.
Baca juga: Menko Muhadjir Puji Papua Barat Daya Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
"Langkah yang akan kami lakukan setelah melakukan verifikasi data dan mendapatkan data yang riil, yaitu kami akan keroyok semua dengan OPD terkait," jelasnya.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo lanjutnya yaitu sebelum 2024 harus menzerokan kemiskinan ekstrem.

Fauji menyatakan tahap verifikasi faktual di lapangan, pihaknya akan menggandeng para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kelurahan yang ada di dinas sosial.
"Kami baru lakukan verifikasi faktual sekarang karena baru terima data dari Menko PMK. Secara teknis data itu diambil dari mana kami tidak tahu, tugas kami hanya melakukan verifikasi faktual di lapangan," tutup dia. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.