Selama Ini Vakum, Pj Wali Kota Sorong Minta UPT DPPPA Segera Diaktifkan Tangani Kekerasan Perempuan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Kota Sorong, resmi menggelar pertemuan guna membahas peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/5/2023).

Dipimpin Pj Wali Kota Sorong George Yarangga, pertemuan diikuti Kejaksaan Negeri, Polresta Sorong Kota, Kementerian Agama, Dinas teknis hingga akademisi Unamin Sorong.

Plt Sekda Kota Sorong Rudy Lakku mengatakan, rapat di ruang kerja Wali Kota Sorong berawal dari pemberitaan terkait tren kasus kekerasan terhadap perempuan yang meningkat di Kota Sorong.

Baca juga: Kasus Pencabulan dan Persetubuhan Anak Melonjak di Sorong, Aktivis Perempuan: Pemkot Tak Responsif

"Karena angka sudah naik menjadi 33 kasus, maka bapak Wali Kota Sorong George Yarangga langsung mengambil langkah cepat," ujar Rudy.

Dari pertemuan tersebut, terdapat sejumlah pembahasan termasuk pemetaan terkait titik awal peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Sorong.

Rudy mengaku, pada kesempatan tersebut Pj Wali Kota Sorong langsung memberikan waktu ke institusi terkait agar memberikan gambaran perihal kasus tersebut.

Baca juga: Nasib Apes Perempuan Cantik Kota Sorong, Dibekuk Karena Edarkan Sabu

"Tadi bapak Pj Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya memberikan kesempatan agar para institusi dapat memaparkan saran kepada pemerintah," tuturnya kepada TribunSorong.com.

Melalui pertemuan tersebut, Pj Wali Kota Sorong langsung mengusulkan sejumlah langkah terkait kekerasan perempuan.

Kebijakan Pemerintah

Pertama, Pj Wali Kota Sorong meminta semua pihak agar bisa mengoptimalkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong.

Kedua, Pj Wali Kota Sorong meminta tim bersama harus dibentuk dan segera dibuatkan Surat Keputusan (SK) disiapkan.

Baca juga: Masuk Zona Darurat Kekerasan Perempuan, Ini Strategi Pemkot Sorong

Ketiga, Pj Wali Kota Sorong meminta agar Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, harus segera diaktifkan kembali.

Tak hanya itu, Pj Wali Kota Sorong meminta agar harua dilakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong.

"Nanti SDM di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus segera disekolahkan serta mengambil spesifikasi," ungkapnya.

Rudy berharap, kebijakan ini harus segera dilaksanakan agar nantinya kasus ini bisa diselesaikan melalui kerja bersama-sama.

Baca juga: Patung Ini Gambarkan Cerita Pedih Perempuan Klabra Sorong yang Rela Meninggal Demi Melahirkan