Komisi II DPR RI Rencana Kunjungan Kerja, Begini Respons Pemprov Papua Barat Daya

Komisi II DPR RI Rencana Kunjungan Kerja, Begini Respons Pemprov Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) rencana akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua Barat Daya.

Pemerintah provinsi Papua Barat Daya mersepons kunker DPR RI yang direncanakan 12-17 Juni 2023.

Baca juga: Penyerapan Anggaran Semester I Pemprov Papua Barat Daya Dipuji Kemendagri

Rencana kunker DPR RI ini menjadi salah tafsir oleh masyarkat bahwa DPR RI ke Papua Barat Daya karena buntut demo yang digelar dua hari berturut-turut oleh Forum Masyarakat Sorong Raya.

Baca juga: Bertemu dengan Dewan Ketahanan Nasional, Pemprov Papua Barat Daya Rumuskan Kerawanan Keamanan

Tapi isu itu ditepis oleh Pemprov Papua Barat Daya melalui Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Septinus Lobat saat jumpa pers di kantor gubernur, kompleks kantor Wali Kota Sorong, Jumat (9/6/2023) malam.

Septinus Lobat menjelaskan sebenarnya tujuan kuker DPR RI ke empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tentunya dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di DOB.

Ia menegaskan kunker Komisi dua tidak ada kaitan dengan adanya aksi unjuk rasa damai yang berlangsung dua hari di halaman kantor Gubernur.

"Saya tegaskan bahwa kunker komisi dua ini tidak ada hubungan dengan demo kemarin ini murni rencana kunjungan ke empat DOB sebagai fungsi pengawasan pemerintahan," jelas Septinus Lobat kepada awak media.

Ia bilang, fungsi pengawasan Komisi dua ini meliputi segala bidang tapi khusus di Papua Barat Daya ini ada program prioritas Pj bubernur.

"Program prioritas pak guberunur ini seperti konsolidasi internal dan eksernal, manajemen ASN, menyiapkan sarana prasarana pusat pemerintahan, penataan regulasi, menyiapkan MRP dan mepersiapkan pemilu," ujarnya.

Septinus Lobat mengaku, Pemprov Papua Barat Daya sudah siap menerima kunker Komisi dua DPR RI.

Ia menegaskan, membangun provinsi baru butuh energi. Ada agenda prioritas yang perlu dikerjakan.
Agenda prioritas itu sebagian memang ahrus dilakukan di luar Papua Barat Daya dan itu tidak sah saja karena masih wilayah NKRI.

Intinya bahwa tidak semua kegiatan dilakukan di luar banyak kegiatan dilaksanakan di Papua Barat Daya.

"Kami tegaskan bahwa tidak semua agenda dilaksanakan di luar Papua Barat Daya. Dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar karena butuh tenaga alhi dan butuh cepat," ungkapnya.

Dijelaskannya bahwa tidak ada nilai nepotisme, suatisme dan promodial dalam diri seorang Pj Gunernur Muhammad Musa'ad.