Serapan Anggaran Pemkot Makassar Terkecil di Indonesia, Saingi Sorong, Danny Pomanto: Lambat Update

Danny mengatakan, pihaknya terus mendorong seluruh organisasi perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah dijadwalkan sesuai target.

Penyerapan anggaran yang tidak maksimal akan menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi kepala OPD terkait.

"Ini saya panggil semua kepala OPD. Saya kumpulkan, minta mereka laporkan bagaimana progres kegiatan mereka, seperti apa penyerapan anggarannya," tandas Danny.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan, serapan anggaran hingga 7 Agustus lalu  mencapai 31,96 persen.

Lima OPD dengan realisasi belanja tertinggi yakni Dinas Perikanan dan Pertanian 48,88 persen, Satpol PP 48,82.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46,22 persen, Dinas Pemadam Kebakaran 45,56 persen, dan Dinas Pendidikan 45,50 persen.

Sementara lima OPD dengan realisasi belanja terendah diantaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12,62 persen, Dinas Pemuda dan Olah Raga 13,74 persen.

Dinas Komunikasi dan Informatika 14,83 persen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14,83 persen, serta Dinas Pekerjaan Umum 15,48 persen.

Menurutnya, jika dilihat dari realisasi anggaran menggunakan e-katalog, penyerapan memang terlihat masih rendah.

Itu karena kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan e-katalog tidak mengenal panjar.

"Sebenarnya, Makassar termasuk daerah yang tercepat realisasinya. Namun kalau menghitung realisasi yang menggunakan metode e-katalog, kekurangannya tidak ada meneenal uang panjar," katanya.

"Mungkin modalnya besar. Jadi mereka berpikir sekalian kegiatannya diselesaikan dulu baru uangnya diambil," sambungnya. (*)

Diolah dari artikel Tribunmakassar.com