Pemkab Raja Ampat Sepakati Kajian Rencana Spasial Pariwisata Berkelanjutan

TRIBUNSORONG.COM, WAISAI - Sebagai destinasi wisata yang terus berkembang, Pemkab Raja Ampat secara konstan dihadapkan kepada tantangan yang menyiratkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat. 

Salah satu pilar dalam ragam upaya adaptasi tersebut adalah pengelolaan sektor pariwisata, baik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

Semenjak Januari lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat bersama Konservasi Indonesia (KI) dan Indonesia Echo Tourism Network (Indecon) telah menyusun kajian rencana spasial pariwisata berkelanjutan Raja Ampat.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi keruangan pariwisata saat ini serta mencari solusi untuk mengurangi tekanan dari pariwisata terhadap sumber daya alam hayati di Raja Ampat terutama terhadap terumbu karang yang menjadi daya tarik utama kawasan ini serta untuk peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

Kajian dilangsungkan sebagai bagian dari kegiatan Program Terumbu Karang Sehat Indonesia (TeKSI) yang didanai oleh Global Fund for Coral Reefs — fasilitas pendanaan campuran berskala global untuk terumbu karang.

Mengingat kewenangan ruang laut perairan Raja Ampat berada pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya.

Dan dalam upaya untuk menyelaraskan substansi dari kajian, maka Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama KI menyelenggarakan kegiatan bertajuk. “Konsultasi Multipihak Kajian Rencana Spasial & Sosialisasi Sistem Informasi Pariwisata (Sipari) Raja Ampat” pada hari, Kamis, (31/08/2023).

Dalam sambutannya Wakil Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam,  mewakili Bupati Raja Ampat berpesan, keindahan bawah laut dan kekayaan hayati di wilayah ini adalah harta tak ternilai. 

Namun, dengan keindahan tersebut juga datang tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan dan budaya.

"Forum ini adalah wadah untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata akan dilakukan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat jangka panjang," ujar Wabup Raja Ampat, Orideko Burdam.

Kajian rencana spasial pariwisata Raja Ampat ini ditujukan sebagai arahan tambahan terhadap regulasi kepariwisataan yang sudah ada.

Terutama dalam memperkuat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati, yang ditempuh dengan cara menekankan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan prinsip keberlanjutan atau sustainability melalui pemerataan pengembangan sektor pariwisata.

Mengenai kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Solossa, mengatakan pihaknya pada prinsip mendukung inisiasi Pemkab Raja Ampat.

“Pada prinsipnya kami mendukung apa yang telah diinisiasi oleh Pemkab Raja Ampat bersama-sama Konservasi Indonesia dan mitra lainnya melalui rencana spasial pariwisata berkelanjutan," terang Absalom

"Kelimpahan sumber daya alam hayati di Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat dengan luasan lebih dari 1,6 juta hektar tentunya perlu ditata bersama-sama dengan baik," lanjutnya.