KAHMI Raja Ampat Apresiasi Langkah KPK dalam Program Sosialisasi Survei Penilaian Integritas

TRIBUNSORING.COM,SORING - Agenda Survei Penilaian Integritas KPK yang diprakarsai KPK official, Djikp Kominfo, Jaga.Id dan Firtual.id diselenggarakan di Ibukota Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Rabu (4/10/2023).

Kegiatan tersebut menjelaskan peran penting seluruh elemen mulai dari lembaga birokrasi, akademisi, pers dan juga masyarakat tentang "Berani Mengisi, Habisi Korupsi" yang mana semua demi Provinsi Papua Barat Daya yang terbebas dari korupsi.

Ketua Bidang Advokasi dan Lingkungan Hidup KAHMI Raja Ampat, Hayrul Raha mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pembenahan korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali mengadakan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Baca juga: Indeks Integritas Papua dan Papua Barat Rendah, KPK Lakukan Strategi Khusus, Transparan, Akuntabel

Ia juga sangat antusias dalam mengikuti Survei Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan program resmi diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya Pasal 7.

Mulai tahun 2023, SPI Pendidikan juga menjadi satu di antara program prioritas nasional yang berkaitan dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Baca juga: Baru Mekar Jadi Provinsi, Papua Barat Daya Dikategorikan Wilayah Sangat Rentan Korupsi Oleh KPK

Menurut Hayrul, sosialisasi SPI sangat membantu pemetaan kebutuhan program pendidikan antikorupsi melalui integrasi penanaman nilai-nilai integritas dengan orientasi pada satuan pelaksana tugas negara serta mendorong terciptanya ekosistem birokrasi yang antikorupsi.

Dalam jangka panjang, diharapkan dapat berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik serta dapat melahirkan generasi yang berintegritas dan antikorupsi, termasuk mengurangi korupsi yang terjadi pada sektor Pemerintahan maupun pendidikan di Papua Barat Daya.

"Terkhusus Kota dan Kabupaten yang ada di tanah ini. Kontribusi semua elemen masyarakat juga sangat diharapkan demi tercapainya tujuan tersebut," ucap Ketua Bidang Advokasi Dan Lingkungan hidup KAHMI Raja Ampat, Hayrul Raha kepada TribunSorong.com, Rabu (4/10/2023).(tribunsorong.com/aldytamnge).