Inflasi Papua Barat Daya di Bawah 4 Persen, Pemprov Apresiasi TPID di GNPIP

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Bank Indonesia menggelar kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertempat di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong Senin (30/10/2023).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Rommy S Tamawiwy mengatakan, Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya terus berkomitmen menjaga pengendalian inflasi nasional.

Baca juga: Fopera Papua Barat Daya Soroti Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Berpihak pada OAP

Baca juga: KKSS Papua Barat Daya dan Komunitas Kopi Usung Siapkan Orang Sulawesi Maju di Pilwali Sorong

Kegiatan hari ini menjadi puncak GNPIP Papua Barat Daya tahun 2023 dan menjadi momen sangat strategis membangun sinergitas dan kolaborasi yang telah kita dilalui bersama sejak awal tahun 2023 sampai hari ini.

Menurut Rommy, Pemprov Papua Barat Daya dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sangat positif dan juga memiliki konsen yang besar dalam mengendalikan inflasi.

"Sehubungan dengan adanya dinamika dan gejolak dunia yang terjadi saat ini, maka kita harus meningkatkan produktivitas pangan lokal," katanya kepada wartawan.

Baca juga: Dukung Operasional Bawaslu, Pemprov Papua Barat Daya Hibahkan Rp2 Miliar

Baca juga: Sekretariat FKLPI BPVP Sorong Diresmikan, Ini Harapan Kadisnakertrans dan ESDM Papua Barat Daya 

GNPIP, sambungnya terus dilakukan dan itu dimulai sejak awal 2023.

Dalam hal ini sudah banyak yang dilakukan, diantaranya membekali petani dengan berbagai program diantaranya petatas (petani berkualitas).

"GNPIP harus dilakukan secara terstruktur. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi, kolaborasi, kerja sama dan kerja keras dengan semua pihak termasuk Pemerintah," ucapnya.

Oleh karena itu, Bank Indonesia tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengendalian inflasi khususnya di Papua Barat Daya.

"Persoalan inflasi dan pengendalian inflasi menjadi persoalan yang harus ditangani setiap hari, makanya ini menjadi konsen dari Pemerintah. Inflasi pangan menjadi program strategis pemerintah yang tidak bisa dilakukan sendiri," katanya. 

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan George Yarangga menyatakan, kegiatan ini sangat strategis.

Ini merupakan sinergi dan komitmen bersama mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga tingkat inflasi.

Dikatakannya, pengendalian inflasi terus dimonitor sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkeadilan sebagai salah satu langkah meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, terkhususnya masyarakat Papua Barat Daya.

"Pertemuan puncak gerakan nasional pengendalian inflasi pangan papua barat daya tahun 2023 oleh Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, dilakukan untuk lebih memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh stakeholder dalam menjaga tingkat inflasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya," jelasnya.

Mantan Pj Wali Kota Sorong itu pun memberikan apresiasi kepada tim pengendali inflasi daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang sudah bekerja keras sehingga data inflasi Provinsi Papua Barat Daya dibawah 4 persen.

"Hal ini jangan sampai membuat kita terlena terus. Kita harus terus bergerak maju melihat data dan turun lapangan," pungkas Yarangga. (TribunSorong.com/Petrus Bolly Lamak)