Penyusunan APBD 2026 Harus Selaras Kebijakan Nasional, Gubernur Papua Barat Daya: Mencakup 3 Hal

Ringkasan Berita:

• Gubernur Papua Barat Daya Elisa menegaskan pentingnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026.
• Aturan bertujuan agar pelaksanaan anggaran seragam, patuh terhadap regulasi, dan efektif di seluruh pemerintah daerah. 
• Arah kebijakan nasional 2026 menekankan tiga hal, pertama meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air. Kedua mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing. Ketiga menjamin inklusivitas pembangunan.

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen penting dalam penyusunan anggaran.

Aturan bertujuan agar pelaksanaan anggaran seragam, patuh terhadap regulasi, dan efektif di seluruh pemerintah daerah.

"Kebijakan penyusunan APBD 2026 harus selaras program prioritas nasional, kebijakan ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah pusat," kata Elisa dalam Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 di Kota Sorong, Jumat (7/11/2025).

Baca juga: Gubernur Elisa Buka Pesparani Katolik I Papua Barat Daya, 13 Kategori Lomba Siap Dipertandingkan

Lanjutnya, arah kebijakan nasional 2026 menekankan tiga hal, pertama meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air. 

Kedua mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing.

Ketiga menjamin inklusivitas pembangunan agar tidak ada warga tertinggal.

Baca juga: Peruntukan Ruang Pesisir di Papua Barat Daya Masih Tumpang Tindih, MTPP jadi Acuan Perda RTRW

Sejumlah program prioritas unggulan pemerintah pusat juga akan menjadi acuan daerah.

Antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, Koperasi Desa Merah Putih, digitalisasi pendidikan melalui Sekolah Rakyat, program pengurangan kemiskinan terpadu, serta pengelolaan sampah terintegrasi.

Elisa Kambu berharap sosialisasi memberikan panduan teknis jelas, mulai dari tahap perencanaan hingga penetapan APBD, agar tidak terjadi kesalahan prosedur maupun substansi. 

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana memahami kebijakan baru atau perubahan penting dibandingkan tahun sebelumnya.

"Melalui pemahaman yang seragam dan tepat, pemerintah daerah dapat menghindari kesalahan dalam penganggaran yang berpotensi menimbulkan temuan audit atau masalah hukum," ucap Elisa.

Kemandirian fiskal

Kepala BPKAD Papua Barat Daya Halasson Frans Sinurat mengatakan, peningkatan kemandirian fiskal daerah penting di tengah menurunnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Baca juga: Arahan Wamendagri Ribka Haluk pada Raker bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Papua Barat Daya

Daerah harus bisa memilah mana program prioritas utama dan mana yang menjadi skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan efektif walau TKD menurun.

"Kita tidak boleh lagi terlalu bergantung pada pusat. Kemandirian fiskal harus ditingkatkan melalui inovasi, peningkatan pajak daerah, retribusi, serta optimalisasi sumber pendapatan dari BLUD (badan layanan umum daerah)," ujarnya.

Halasson mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah mulai dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja, hingga rencana kerja perangkat daerah (RKPD) agar penyusunan APBD 2026 tepat waktu dan sesuai kaidah. (tribunsorong.com/ taufik nuhuyanan)