Ombudsman
Ada 416 Laporan ke Ombudsman Papua Barat Sepanjang 2023, Paling Banyak soal Kepegawaian
Sepanjang 2023, Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Papua Barat sudah menerima 416 penerimaan dan verifikasi laporan (PVL).
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Sepanjang 2023, Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Papua Barat sudah menerima 416 penerimaan dan verifikasi laporan (PVL).
Kepala Kantor Perwakilan ORI Papua Barat Musa Y Sombuk mengatakan, jika dibandingkan dengan tahun 2022, angka PVL meningkat empat persen.
Baca juga: Firli Bahuri Mundur dari Ketua KPK, Ajukan Surat ke Presiden Sebelum Putusan Praperadilan
Dari ratusan laporan tersebut masalah kepegawaian menjadi persolan paling banyak yang dilaporkan ke Ombudsman.
"Tahun 2022 kami terima 400 laporan, dan tahun ini meningkat menjadi 416. Artinya ada peningkatan 4 persen," kata Musa Y Sombuk dalam konferensi pers di kantor ORI Papua Barat di Manokwari, Rabu (20/12/2023).
Dari evaluasi internal ORI, kata Musa, bahwa reaksi masyarakat terhadap standar pelayanan publik di Papua Barat mulai nampak.
"Terbukti bahwa 175 dari total 416 laporan tahun 2023 adalah laporan langsung dari masyarakat.
Baca juga: KPU Papua Barat Daya Gelar Bimtek Penatausahaan Logistik dan Penyusunan Laporan Keuangan
Selanjutnya, 211 konsultasi laporan, 8 respons cepat laporan, 1 investigasi dan tembusan 21 laporan," kata Musa Sombuk.
Adapun substansi laporan yang diterima ORI Papua Barat sepanjang 2023 tertinggi adalah laporan terkait kepegawaian yang mencapai angka 61 persen.
"Laporan layanan publik terkait administrasi kepegawaian di Papua Barat masih menduduki peri atas yakni, 61 persen dari total 416 laporan tahun ini," kata Musa.
Baca juga: Serahkan Hasil Seleksi PPPK Maybrat 2023 ke Pj Bupati, Kakanreg XIV BKN Tegaskan Tak Ada Kecurangan
Laporan yang juga menjadi perhatian publik adalah pendidikan dengan laporan mencapai 13 persen, diikuti laporan administrasi kependudukan 6 persen, dan lingkungan hidup 5 persen.
"Dari catatan kami, bahwa dugaan maladministrasi terbanyak yang dilaporkan pada tahun 2023 adalah penundaan berlarut, diikuti penyimpangan prosedur hingga permintaan uang, barang dan jasa," bebernya.
Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul Ombudsman Papua Barat Terima 416 Laporan Sepanjang 2023: Masalah Kepegawaian Paling Tinggi
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.