Bappenas Gelar FGD Bahas Isu Strategis Pembangunan di Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM,SORONG - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar Forum Discussion Group (FGD) bersama pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya. Jumat (23/2/2024).

FGD tersebut bertujuan mendukung isu strategis dan penyusunan dokumen Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) periode kedua.

Baca juga: 5 Daerah di Papua Barat Daya Gelar PSU, Begini Harapan KPU

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Koordinator Papua Barat Daya Zulfakar mengatakan, RAPPP ini merupakan penjabaran dari rencana induk percepatan pembangunan yang telah disahkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2023.

"RAPPP ini akan menjadi acuan enam Provinsi di Papua dan 42 kabupaten/kota agar untuk mengusulkan program melalui rencana anggaran dan program (RAP) setiap tahunnya," katanya kepada TribunSorong.com, Jumat (23/2/2024).

Lanjutnya, pembahasan Bersama ini menjadi penting guna mengakomodasi isu-isu strategis pembangunan di Papua Barat Daya.

Kemudian isu-isu strategis itu dimasukkan ke dalam penyusunan kegiatan tahunan dengan mengacu kepada RAPPP itu.

"Itu kemudian, usulan daerah sudah terarah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan," ucapnya.

Zulfakar bilang, RAPPP akan dibiayai dana Otsus, dana tambahan infrastruktur (DTI), maupun dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas).

"Itu adalah urgensinya bahwa ini kesempatan bagi daerah untuk menyusun cita-cita mereka lima tahun ke depan itu apa yang dinginkan melalui dana Otsus," katanya.

Sambung dia, isu-isu strategis tersebut berkaitan dengan tiga misi utama yaitu Papua sehat, cerdas dan produktif.

Hasil dari pembahasan tersebut akan menjadi rencana aksi lima tahun dan menjadi Perpres sebagai acuan daerah ketika mengusulkan dana Otsus.

"Maka untuk mencapai misi itu, sudah harus kita bentuk ke dalam program dan kegiatan yang akan menjadi acuan bersama bagi daerah," katanya. (tribunsorong.com/aldy tamnge)