Partai Demokrat Siap-siap Laporkan Jajaran KPU Kota Sorong ke DKPP RI

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Partai Demokrat Papua Barat Daya sebagai partai politik (parpol) peserta pemilu akan mengambil langkah hukum melaporkan lima Komisioner KPU Kota Sorong ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Upaya itu disampaikan Divisi Hukum Partai Demokrat Papua Barat Benediktus Jombang.

Baca juga: Berita Acara Pleno Belum Diberikan, Divisi Hukum Partai Demokrat PBD Kritisi Alasan KPU Kota Sorong

Ia menduga ada konspirasi oleh jajaran Komisioner KPU Kota Sorong, sehingga berita acara hasil pleno rekapitulasi Pemilu 2024 tidak segera diserahkan kepada para saksi termasuk parpol.

"Hal ini tidak boleh dibiarkan, KPU Kota Sorong secara tidak langsung sudah melanggar aturan dan prosedur. Berita acara salinan pleno rekapitulasi sejak 6 Maret 2024 lalu harusnya sudah diserahkan ke saksi parpol,” ujar Beni, sapaan karib Benediktus Jombang, Sabtu (9/3/2024).

KPU Kota Sorong, lanjutnya, telah membuat resah banyak pihak, mulai dari saksi parpol hingga KPU dan Bawaslu Papua Barat Daya.

Itu ditambah lagi ketidakhadiran ketua dan komisioner dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi perhitungan suara tingkat provinsi di Hotel Vega, Jumat(8/3/2024) malam.

Baca juga: Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Molor, Ketua KPU Beberkan Penyebabnya

Mirisnya lagi, saat dihubungi tidak satu pun handphone jajaran komisioner yang aktif.

Komisioner KPU Kota Sorong diduga sengaja mengulur-ulur waktu, sehingga menimbulkan kecurigaan dari banyak pihak terutama para saksi parpol.

"Saya sarankan semua pihak yang dirugikan, para Caleg DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenkKota serta semua Parpol untuk mendesak Bawaslu melaporkan Ketua dan Komisioner KPU Kota Sorong ke DKPP," ujar Beni. (tribunsorong.com/willem oscar makatita)