Kemendagri Evaluasi Pj Gubernur Papua Barat Daya, Musa'ad Paparkan 10 Poin Indikator Prioritas 

TRIBUNSORONG.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad menjalani evaluasi kinerja triwulan ke dua tahun 2024.

Evaluasi ini dilaksanakan di lantai delapan Gedung Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Jumat (21/06/2024).

Baca juga: Musaad Tegaskan Batu Pertama Pembangunan Kantor Gubernur PBD Tak Hilang, Justru akan Dibuat Monumen

Pelaksanaan evaluasi kinerja ini dipimpin Staf Khusus Kemendagri Kastorius Sinaga beserta Tim Evaluator yang terdiri dari para pejabat di lingkungan Itjen Kemendagri.

Pj gubernur didampingi Pj Sekda Jhoni Way, para staf ahli dan asisten, dan beberapa pimpinan SKPD memaparkan beberapa poin indikator prioritas selama kurang lebih 90 menit.

Pj Gubernur mengatakan, ada 10 indikator utama yang dibahas bersama dalam evaluasi tersebut.

Antara lain inflasi, stunting, kemudian kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, pelayanan publik, dan investasi termasuk juga fasilitas-fasilitas kantor.

"Kami sudah sampaikan semua yang sudah kami kerjakan dan ada sumbang saran dari para evaluator yang akan menjadi perhatian buat kami," kata Musa'ad. 

Baca juga: Mendagri Ingatkan Pj Kepala Daerah Ingin Maju Pilkada Harus Mundur

"Kami akan terus bekerja dengan sungguh-sungguh, memastikan semua program terutama program-program prioritas yang akan menjadi perhatian dan komitmen kami agar melakukan secara efektif,” imbuhnya.

Pemprov Papua Barat Daya akan melakukan penyempurnaan sejumlah program guna memberikan manfaat kepada masyarakat di provinsi baru ini. 

“Jadi pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat, itu sebabnya kami selalu mendekatkan program kami dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Musa’ad.

Baca juga: Pj Gubernur Mohammad Musaad Kenalkan Destinasi Wisata Mendunia kepada Peserta Raker Uncen

Musa’ad juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam mengemban tanggung jawab sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya.

Diketahui, 10 point indikator prioritas tersebut terdiri dari inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan, dan perizinan. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)