Wujudkan Good Governance, Proyek Perubahan Papua Berdaya Diluncurkan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Penjabat  Sekretaris Daerah atau Pj Sekda Papua Barat Daya Jhony Way meresmikan soft launching proyek Perubahan Papua Berdaya pada hari ini, Rabu (26/6/2024).

Proyek tersebut diinisiasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya Rahman.

Baca juga: Bapperida Gelar Penilaian Aksi Konvergensi Penurunan Angka Stunting di Papua Barat Daya

Pj Sekda Papua Barat Daya Jhony Way mengatakan, Proyek Perubahan Papua Berdaya  juga buah pikiran Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.

“Nantinya setiap kegiatan atau program pembangunan harus diselaraskan dengan kearifan lokal dan memiliki potensi, sehingga nantinya konteks pembangunan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat adat,” ujar Jhony Wa.

Dia menjelaskan, proyek perubahan ini memiliki beberapa program strategis mendorong pembangunan di Papua Barat Daya, satu di antarnya adalah menyelaraskan semua program dan kegiatan pembangunan dengan kearifan lokal.

Kepala Bapperida Papua Barat Daya Rahman menjelaskan, pelaksanaan proyek ini melibatkan masyarakat adat OAP dalam proses perencanaan pembangunan.

Pemprov Papua Barat Daya juga mendorong masyarakat adat OAP agar terlibat secara aktif dalam hal perencanaan pembangunan provinsi terbungsu di Indonesia ini.

"Kemudian, kami menanyakan apa yang menjadi kebutuhannya kegiatan itu atau usulan itu yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan yang bersumber dari APBD, baik di Provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk APBN. Apabila usulannya skala nasional," ujar Rahman.

Baca juga: Bapperida Gelar Konsultasi Publik dan Workshop Menuju Pembangunan Berkelanjutan di PBD

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa, terdapat tiga tujuan utama dari rancangan proyek perubahan Papua Berdaya tersebut. 

Di antaranya yaitu terakomodirnya usulan kebijakan Otsus melalui Musrenbang berbasis wilayah adat dengan format pelaksanaan yang baku, terimplementasinya kebijakan Otsus yang direncanakan sesuai dengan hasil Musyawarah Otsus kewilayahan dan regulasi yang berlaku dan didukung oleh sistem informasi terintegrasi dan coaching clinic.

Baca juga: Bapperida Sosialisasi RPJN-RPJPD, Libatkan Kabupaten/Kota se Papua Barat Daya

Dari proyek ini diharapkan dapat terwujud tata kelola dana otonomi khusus yang efektif, efisien dan transparan.

Masyarakat adat dan LMA dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, memastikan bahwa kebijakan yang dihasllkan benar-benar mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dia juga mengatakan, Bapperida dapat menyederhanakan dan menstandarisasi proses perencanaan dan penganggaran.

"Sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan pelaksanaan yang akuntabel, ketiga, OPD Pengelola Dana Otsus dapat melakukan kompetensi para formulator kebijakan daerah ditingkatkan melalui Coaching Clinic," ujarnya.  (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)