3 Dinas di Pemkot Sorong Punya Proyek Strategis Terbesar, Kini Dalam Pantauan KPK

Mulai dari penilaian independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas.

"Pemkot Sorong menjanjikan akan melaksanakan probity audit untuk lima proyek yang tuntas pada Agustus mendatang. Kami akan mereview hasil probity audit dan memberikan rekomendasi bagi Pemkot Sorong," kata Dian.

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK soal Kasus Harun Masiku

Fungsional Koordinator dan Supervisi KPK Ben Hardy Saragih menambahkan, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu indikator penilaian pada platform Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menghitung nilai pencegahan korupsi di suatu daerah.

Indikator lainnya termasuk perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen aset daerah, manajemen aparatur sipil negara, pengawasan, perizinan, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola dana desa.

Adapun nilai MCP Kota Sorong pada tahun 2023 masih berada di bawah angka 50 persen, yaitu 39,76 persen.

Sementara nilai MCP Kota Sorong hingga 27 Juni 2024 baru mencapai 6,94 persen.

“MCP adalah platform yang KPK buat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah termasuk di Kota Sorong,” ujar Ben Hardy Saragih. (tribunsorong.com/ismail saleh)