3 Dinas di Pemkot Sorong Punya Proyek Strategis Terbesar, Kini Dalam Pantauan KPK

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan rapat pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

Rapat ini berlangsung di Ruang Anggrek lantai dua, Kantor Wali Kota Sorong, Selesa (2/7/2024). 

Baca juga: Siswa Berprestasi di SMPN-4 Kota Sorong Dapat Bantuan Beasiswa dari Polresta Sorong Kota

Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Kota Sorong Jessy D Puturuhu menjelaskan, belanja barang dan jasa yang disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong mencapai 466 paket.

Total nilai dari 466 paket ini mencapai Rp302,829 miliar.

Baca juga: Ditetapkan jadi Tersangka Korupsi Alkes COVID-19, Kadis Pendidikan Kota Sorong Jatuh Sakit

Target pengadaan barang dan jasa di Kota Sorong mencakup Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lindungan Hidup dan Kehutanan.

“Terdapat 10 paket strategis yang tersebar di dinas-dinas ini,” katanya.

Jessy menjelaskan, Pemkot Sorong telah melaksanakan sejumlah upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan regulasi dan diawasi oleh KPK.

Upaya pencegahan ini meliputi penggunaan platform elektronik Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIPBJ).

Penguatan kapasitas SDM, dan memastikan semua dokumen pengadaan terbuka untuk publik dan dapat diakses melalui laman pemerintah.

Baca juga: Kronologi Penetapan Tersangka Kadisdik Kota Sorong terkait Pengadaan Alkes Covid-19

Upaya berikutnya adalah memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi pokja atau pejabat pengadaan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas.

“Langkah lainnya yang tak kalah penting adalah memberikan sosialisasi dan edukasi bagi seluruh pegawai internal pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria menyampaikan, pihaknya telah mendapatkan paparan mengenai 10 proyek strategis di Kota Sorong.

Kesepuluh proyek ini tersebar di Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lindungan Hidup dan Kehutanan.

Baca juga: KPK Rakor dengan Pemkot Sorong, Simak Pembahasan Penting Soal Korupsi

Dian menyatakan KPK akan memantau proses pengadaan tender 10 proyek ini dari hulu hingga hilir.

KPK juga meminta dilakukan probity audit pada proyek-proyek tersebut.

Baca juga: KPK Ungkap Isi Paket Bansos Presiden yang Dikorupsi

Mulai dari penilaian independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas.

"Pemkot Sorong menjanjikan akan melaksanakan probity audit untuk lima proyek yang tuntas pada Agustus mendatang. Kami akan mereview hasil probity audit dan memberikan rekomendasi bagi Pemkot Sorong," kata Dian.

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK soal Kasus Harun Masiku

Fungsional Koordinator dan Supervisi KPK Ben Hardy Saragih menambahkan, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu indikator penilaian pada platform Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menghitung nilai pencegahan korupsi di suatu daerah.

Indikator lainnya termasuk perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen aset daerah, manajemen aparatur sipil negara, pengawasan, perizinan, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola dana desa.

Adapun nilai MCP Kota Sorong pada tahun 2023 masih berada di bawah angka 50 persen, yaitu 39,76 persen.

Sementara nilai MCP Kota Sorong hingga 27 Juni 2024 baru mencapai 6,94 persen.

“MCP adalah platform yang KPK buat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah termasuk di Kota Sorong,” ujar Ben Hardy Saragih. (tribunsorong.com/ismail saleh)