Infrastruktur
Jalan Trans Papua Barat Sering Rusak, Robert Kardinal Bongkar Mekanisme Tender, BUMN Diuntungkan
Hal tersebut disampaikan Robert menyikapi jalan Sorong-Tambrauw yang dibangun di Tahun anggaran 2021-2022 kembali rusak.
Penulis: Safwan | Editor: Petrus Bolly Lamak
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Robert Joppy Kardinal menyoroti proses pembangunan Jalan Trans Papua Barat Sorong-Tambrauw Papua Barat Daya, Sabtu (6/7/2024).
Baca juga: Kondisi Jalan Trans Papua Barat Rusak Berat, Warga Desak Pemda Segara Perbaiki
Hal tersebut disampaikan Robert menyikapi jalan Sorong-Tambrauw yang dibangun di Tahun anggaran 2021-2022 kembali rusak.
"Banyak program dari pusat yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah ini tidak mendapat perhatian pusat," ujar Robert kepada TribunSorong.com.
Menurutnya, setiap anggaran yang keluar dari kas negara guna pembangunan jalan dan lainnya di Papua Barat-Papua Barat Daya harus diawasi oleh pemerintah pusat.
Tak hanya itu, sistem tender yang dilakukan cuman difokuskan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di pusat.
"Pemerintah hanya memberi seperti arisan kepada BUMN di pusat, tidak profesional dan hanya melihat keuntungan," jelasnya.
Baca juga: Tim Pendataan Beasiswa PIP 2024 ke Kebar Tambrauw, Program Aspirasi Anggota DPR RI Robert Kardinal
Ia menjelaskan, biasanya setelah BUMN menang tender maka akan digeser (tender) lagi ke pengusaha lokal di Tanah Papua.
Baca juga: Polemik Seleksi CPNS di Papua Barat Daya, Robert Kardinal: Pj Gubernur Harus Berani Temui Pencaker
Praktik semacam ini biasanya terjadi di Papua, sebab pihak BUMN sebagian besar tidak memiliki alat dan fasilitas di daerah.
"Praktik tender di atas tender yang dibuat ini maka BUMN mengambil keuntungan 30 hingga 40 persen dari proyek itu," ucapnya.
Walhasil perusahaan BUMN tersebut tanpa bekerja di lapangan, sudah bisa mengambil keuntungan 30 hingga 40 persen dari sana.
Baca juga: Bantu 60.000 Siswa, Anggota DPR RI Robert Kardinal Sebut SDM Kunci Daerah Maju
Robert mengaku, dugaan praktik semacam ini tidak hanya terjadi di proyek jalan Trans Papua Barat, namun juga di sektor PLN.
"Praktik tender di atas tender ini hampir 100 persen BUMN main proyek dengan bagi ke pengusaha lokal di Papua," ungkapnya.
Baca juga: Robert Kardinal Ajak Masyarakat Dukung Pembangunan Smelter di KEK Sorong
Dengan demikian, meski ada proyek jalan atau PLN di Papua Barat atau Papua Barat Daya, namun justru BUMN diuntungkan.
"Kalau kerja seperti ini akhirnya kualitas yang dihasilkan pun seperti itu tiba-tiba dibangun dan langsung rusak," katanya. (tribunsorong.com/safwan ashari)
Anggota DPR RI Minta Usut Tuntas Bentrok TNI AL dan Brimob, Robert Kardinal: Dibuka ke Publik |
![]() |
---|
Anggota Komisi X DPR RI Robert Kardinal Dukung Pariwisata dengan Memperkuat Pelaku Ekonomi Kreatif |
![]() |
---|
14 TPS di Papua Barat Daya Gelar PSU, Robert Kardinal: Pilih Sesuai Hati Bukan Siapa yang Bayar |
![]() |
---|
Begini Respons Kuasa Hukum Robert Kardinal Soal Kursi DPR RI Wajib OAP |
![]() |
---|
Duo Caleg Golkar DPR RI Unggul Versi Real Count, Robert Kardinal: Terima Kasih Atas Kepercayaannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.