Begini Respons Kuasa Hukum Robert Kardinal Soal Kursi DPR RI Wajib OAP

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Tim kuasa hukum Calon Anggota DPR RI Robert Joppy Kardinal menanggapi pemberitaan terkait kursi DPR RI wajib diisi oleh Orang Asli Papua (OAP).

Baca juga: Dua RS TNI Diresmikan, Pj Sekda Edison Siagian: Genjot Pemda Tingkatkan Fasilitas Kesehatan

Yosep Titirlolobi selaku kuasa hukum mengatakan, Robert Kardinal merupakan pembina Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Gerimis) setelah almarhum Jimmy Demianus Ijie.

Robert Kardinal telah menjalankan dan menghidupkan LBH-Gerimis guna membantu masyarakat tidak mampu di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

"Saya mau sampaikan yang dikatakan oleh Waketum DPP KNPI yang bernama Zulfikar itu tidak benar, itu hanya alibi," katanya kepada TribunSorong.com, Minggu (18/2/2024). 

Dia menegaskan, tidak ada satu hukum atau aturan sedikitpun yang tertulis di dalam otonomi khusus (otsus) maupun di dalam partai politik yang menyebutkan bahwa seseorang yang tidak memperoleh suara signifikan dipaksakan menjadi anggota DPR karena bagian dari OAP.

Saat ini secara real count KPU, Robert Kardinal unggul dari kandidat lain yang berada di internal partai.

"Masyarakat perlu ketahui bahwa Robert Kardinal juga ada keturunan Papua dari garis keturunan Tambrauw," katanya.

Ia bilang, dari garis keturunan itu Robert Kardinal memiliki hak dan kewenangan sama untuk dipercayakan oleh rakyat.

Baca juga: UPDATE Real Count Data 20,08 Persen untuk DPR RI, Duo Caleg Golkar Papua Barat Daya Memimpin

Dan hampir 700 persen OAP juga memilih Robert Kardinal pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu.

"Kalaupun ada OAP yang maju dan tidak dipilih ya itulah demokrasi yang sementara terjadi di tahun 2024 ini," ujarnya.

Lanjut dia,  selama menjadi anggota DPR RI Robert Kardinal banyak membantu OAP maupun non OAP di Papua maupun luar Papua.

"Kita bisa lihat di Jakarta sana, banyak anak-anak atau mahasiswa Papua yang membutuhkan bantuan, beliau langsung respon dan turun tangan," ucapnya.

Katanya lagi, keamanan di Papua Barat Daya akan tetap kondusif sampai ada pengumuman resmi KPU RI.

"Di Papua Barat Daya ini aman-aman saja. Ini kan sekarang mereka menciptakan opini kepada masyarakat umum. yang ongomong kaya begitu orang tinggal di luar sana dan tidak pernah datang kesini makanya ngomongnya begitu," pungkas dia. (tribunsorong.com/aldy tamnge)