Kabar Gembira, Pemkab Sorsel Segera Buka Penerimaan CPNS Formasi 2024, Kuotanya 1.000

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan segera membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2024.

Kepala BKPSDM Sorong Selatan Petronela Krenak mengatakan, Pemkab Sorong Selatan mendapat kuota 1.000 lebih banyak dari kuota 2021 hanya 275 orang.

Baca juga: Polisi Bongkar Modus Oknum Pegawai KPU Sorong Selatan Pasok Sabu dari Jawa ke Sorong

Dirinya menghimbau kepada seluruh Pencaker Sorong Selatan agar dapat menyiapkan diri secara baik, banyak belajar supaya mampu bersaing dengan orang lain.

“Selain siap diri, siap juga berkas-berkas jangan sampai tidak lengkap,” ungkapnya, saat beri pengarahan kepada CPNS Formasi 2021 yang lulus, Senin (5/8/2024).

Baca juga: Oknum Pegawai KPU Sorong Selatan Terbukti Pakai Sabu, Polda Papua Barat Amankan BB 16,131 Gram

Petronela Krenak menjelaskan, hasil seleksi CPNS Formasi 2021 telah diumumkan pada 2 Agustus 2024.

Formasi 2021 ini diikuti 2.678 pencaker untuk merebut kuota 275.

“Seperti Firman Tuhan katakan bahwa banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih,” ucap dia.

Lanjut dia, bagi pencaker yang lolos seleski CPNS Formasi 2021 agar melengkapi berkas sesuai jadwal yang ditentukan.

Dia akui masih banyak berkas yang belum lengkap mulai dari daftar riwayat hidup, surat kesehatan dan SKCK serta surat tidak menggunakan narkoba dari kepolisian.

Baca juga: Bupati Sorong Selatan Buka Musyawarah RPJPD 2025-2045, Himpun Masukan dan Saran Pihak-pihak Terkait

Berkas itu harus diupload batas waktu 19 Agustus 2024 termasuk upload ijasah asli mulai dari SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. 

“Setelah sudah diupolad semua diharapkan menyerahkan berkas fisik kepada BKPSDM Sorong Selatan,” ujar dia.

Baca juga: Musrenbang Otsus di Sorong Selatan, Kepala Bapperida: Pelibatan OAP dalam Perencanaan Pembangunan

Dia juga menepis isu tentang CPNS Formasi 2021 yang lulus didominasi oleh Non OAP.

Ia tegaskan bahwa, justru pencaker OAP yang lulus CPNS mencapai 85 persen dan Non OAP hanya 15 persen.

“Itu isu yang tidak bertanggungjawab dan hasil kelulusan ini tidak ada intervensi dari siapa pun termasuk pemerintah daerah dalam hal ini bupati ,wakil bupati dan sekretatris daerah apalagi kami di dinas teknis BKPSDM , kami tidak bisa berbuat apa apa,” katanya. (*/tribunsorong.com)