Pemkot Sorong Raih Opini WTP atas LKPD 2023, Pj Wali Kota Komitmen Tingkatkan Tata Kelola Keuangan

TRIBUNSORONG.COM, MANOKWARI - Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong Bernhard E Rondonuwu menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023.
 
Acara berlangsung di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (2/9/2024).

Baca juga: Pastikan Instansi Beri Layanan Terbaik, Pj Wali Kota Sorong Cek Sarpras Dinas Perumahan

Kehadiran pj wali kota didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong Aryanti S Kondologit disambut Kepala Subauditorat Papua Barat 1 Purnomo Djati bersama jajaran. 

BPK Perwakilan Papua Barat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas (LKPD) Kota Sorong 2023. 

Baca juga: Pj Wali Kota Sorong Tinjau Longsor di Kelurahan Klakublik, Pastikan Upaya Penanganan Cepat dan Tepat

Ini menjadi bukti bahwa laporan keuangan Kota Sorong telah sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, meski demikian BPK memberikan beberapa catatan.

Di antaranya terkait pengelolaan utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, serta belanja aset tetap. 

“Catatan ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Sorong agar lebih optimal dalam pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang,” kata Bernhard E Rondouwu.

Ia menegaskan, pemerintah kota komitmen menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan makin baik ke depan. 

Bernhard E Rondonuwu juga menekankan pentingnya kesadaran seluruh pegawai dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: Pj Wali Kota Sorong Bernhard Bertemu Deputi dari BKN dan Dirjen Polpum Kemendagri, Ini yang Dibahas

Uang tersebut dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat. 

“Langkah ini penting buat mempertahankan opini WTP di masa mendatang. Pencapaian WTP ini juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Sorong agar terus memperbaiki tata kelola keuangan,” ucap Bernhard E Rondonuwu.

Baca juga: DPRD Setujui Raperda Pj Wali Kota Sorong, Ditetapkan jadi Perda 

Direktur Pol PP dan Linmas, Kemendagri ini menambahkan, melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Sorong dan BPK, diharapkan seluruh proses pengelolaan anggaran dapat berjalan transparan dan akuntabel. 

Pemkot berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

"Kami sangat berterima kasih atas kerja keras dan profesionalitas tim BPK yang telah menilai lapiran keuangan kami secara objektif dan konstruktif. Catatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi pedoman bagi perbaikan ke depan,” kata Bernhard E Rondonuwu. (*/tribunsorong.com)