Kontraktor OAP Meradang Cuma Dapat 3 Paket, Instruksi Pj Gubernur Papua Barat Daya Diabaikan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Sejumlah kontraktor Orang Asli Papua (OAP) merasa prihatin perintah Penjabat (Pj) Gubernur dan Pj Sekda Papua Barat Daya terkait pembangunan kegiatan tak diindahkan oleh jajaran di bawah.

Baca juga: Dinsos P3A Papua Barat Daya Gelar Pelatihan Khusus OAP Putus Sekolah dan Belum Dapat Kerja

Perwakilan Kontraktor OAP Hermanus Syufi menjelaskan, sejak awal sudah dibicarakan antara kepala daerah dan kontraktor terkait teknis pembagian paket proyek di tiap dinas.

"Awalnya Pj Gubernur dan Pj Sekda Papua Barat Daya sepakat agar pembagian paket harus lewat koordinator wilayah (Korwil) enam daerah," ujarnya di Kota Sorong, Jumat (20/9/2024).

Baca juga: Koalisi OAP Non-OAP Minta KPU PBD Tak Menentang Keputusan MRPBD: Otsus Kembalikan ke Jakarta

Hermanus menambahkan, pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR dan Bina Marga Papua Barat Daya.

Hanya saja, belakangan terungkap masih ada beberapa kontraktor OAP yang mendapat undangan serta menerima paket di luar kesepakatan kepala daerah.

Oleh karena itu, pihaknya akan menggelar aksi meminta kejelasan atas sikap dinas-dinas yang telah mengabaikan petunjuk Pj Gubernur Papua Barat Daya.

Korwil Kabupaten Sorong Klois Yable menambahkan, pembagian yang diberikan terkesan menghina untuk kontraktor OAP.

"Kami hanya mendapatkan tiga paket. Ini adalah pelecehan sehingga kami akan kembalikan ke pemerintah," ucapnya.

"Pemerintah harus bertanggung jawab atas semua ini, sebab kami diminta bentuk Korwil, namun saat pembagian justru harus lewat pihak lain," kata Yable.

Ia menegaskan, jika tidak ada kejelasan maka pihaknya akan mengambil tindakan turun menggelar aksi lagi serta memalang kantor.(tribunsorong.com/safwan ashari)