Mencegah Praktik Perkawinan Anak di Kabupaten Sorong, Program Kerja Sama Australia dan Indonesia

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong bersama stekholder menggelar pencegahan perkawinan anak (PPA) tingkat desa dan kabupaten.

Kegiatan berlangsung di Aula LPTQ Aimas, Jl Buncis, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (30/9/2024).

Baca juga: Usai Dilantik jadi Anggota DPRD, Hery Widyaprasetya Komitmen Perjuangan Rakyat Kabupaten Sorong 

File kordinator program sub inklusi mitra Kabupaten Sorong Rusyaid mengatakan, program tersebut merupakan kerja sama antara Australia dan Indonesia.

Di Indonesia yang diamanahkan menjalankan program tersebut adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU).

Kemudian PB NU merekomendasikan ke lembaga Lakpesdam dan Fatayat NU.

"Dari Lakpesdam dan Fatayat NU ini selanjutnya membuat peta enam kabupaten yang di laksanakan program ini," katanya kepada TribunSorong.com.

Ia merincikan enam kabupaten yang melakukan program itu di antaranya Kabupaten Indramayu, Kabupaten Toyonaona, Kabupaten Lembata, Kabupaten Lombok, Kabupaten Malang dan Kabupaten Sorong.

Fokus program inklusi adalah PPA di Kabupaten Sorong yang telah dijalankan dalam kurun waktu satu tahun.

Di tahun pertama pihaknya, memfokuskan pengkajian di aspek akademik satu di antaranya yaitu base line pemetaan.

Baca juga: 25 Anggota DPRD Kabupaten Sorong Dilantik, Berikut Daftar Nama, Partai dan Dapilnya

Setelah base line pemetaan telah disajikan, pihaknya langsung merancang program-program satu tahun kedepanya.

"Deadline program kami ini sampai berakhir di Desember 2024" katanya. 

Selanjutnya, pihaknya melakukan mensosialisasikan program tersebut kepada OPD di kabupate/desa berkaitan dengan PPA.

Baca juga: Program Penguatan Kapasitas Forum Anak di Kabupaten Sorong, Lindungi Anak dari Kekerasan

Pihaknya juga telah membentuk multi forum stekholder di tingkat kabupaten/desa dan forum anak tingkat kabupaten/desa berkerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA). 

"Forum di tingkat Desa ini kami sudah bentuk dan sementara proses penerbitan surat keputusan (SK) dari masing-masing yang telah di bentuk," katanya.

Baca juga: KPU Kabupaten Sorong Tetapkan 23 Titik Pemasangan APK, Berikut Daftar Lokasinya

Ia berharap, pertemuan ini dapat memberikan gambaran program-program di masing-masing dinas terkait PPA.

Guna mengetahui apakah sudah ada terbitan terbaru regulasi yang mengatur persoalan PPA di tahun sebelumnya atau yang akan datang.

Baca juga: Pj Wali Kota Sorong Hadiri Pertemuan Ilmiah Tahunan HATHI Ke-41 di Kabupaten Sorong

Tujuan mencari tahu regulasi PPA ini, ucap dia, agar pihaknya menjalankan program-program dapat mengacu pada regulasi.

"Namun setelah kami mendengarkan dari setiap dinas-dinas ternyata belum ada regulasi jadi kami mencoba untuk mendorong dan meramu bersama-sama guna menbuat regulasi terkait PPA," jelasnya.

Pencegahan Perkawinan Anak

Rusyaid bilang, perkawinan anak di bawah umur secara fakta di lapangan masih banyak terjadi sehingga hal itu bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Baca juga: Asosiasi Nusantara UMK Kabupaten Sorong Konsisten Produksi Pangan Lokal dari Hasil Alam

Batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

"Nah apabila usia masih dibawah ketentuan tersebut masih belum bisa terdata," ucapnya. 

Lebih lanjut, ia bilang, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pusat perkawinan anak paling tertinggi di seluruh Indonesia.

Sedangkan di Sorong, secara angka administratif tidak terdeteksi melainkan pihaknya mengkolaborasikan aspek kearifan lokal di Papua Barat Daya.

Agama-agama yang dianut oleh penduduk Papua Barat Daya di antaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Buddha.

“Program tersebut pihaknya akan mengakomodir di luar dari pada agama non Islam di empat lokus yakni Warmon, Maibo, Pulau dan Klamalu," katanya.

Baca juga: RSUD Dr JP Wanane Kabupaten Sorong Siap-siap Gelar Operasi Jantung Perdana, Menkes Dijadwalkan Hadir

Rusyaid berujar, pertemuan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kolaborasi dalam mencegah praktik perkawinan anak yang masih marak di daerah tersebut.

Maka pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai kunci dalam mengatasi masalah ini.

“Dengan membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan, kita dapat menciptakan generasi yang lebih mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri,” ujar Rusyaid.

Baca juga: KPU Kabupaten Sorong Deklarasi Kampanye Damai, Bawaslu: Sa Awasi Ko, Ko Awasi Sa

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam memberikan informasi dan dukungan kepada masyarakat.

Beberapa narasumber dari berbagai latar belakang berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan perkawinan anak.

Diskusi interaktif yang berlangsung dalam sesi ini menghasilkan beberapa rekomendasi, termasuk perlunya program sosialisasi yang lebih intensif dan dukungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak.'

Baca juga: KPU Kabupaten Sorong Deklarasi Kampanye Damai, Pj Bupati Edison Imbau Warga Taat Asas Pemilu

Di akhir pertemuan, seluruh stakeholder diharapkan dapat membangun komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

“Pertemuan ini juga mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam menangani dan menanggulangi isu perkawinan anak, guna memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” pungkas dia. (tribunsorong.com/ismail saleh/aldy tamnge)