Hak-hak Disabilitas dalam Pemilu Minim, Komnas HAM Ungkap Temuan sebagai Atensi pada Pilkada 2024

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komnas HAM Perwakilan Tanah Papua mengungkap persoalan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas di Papua Barat Daya dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pada Pileg dan Pilpres 2024 lalu.

"Kami temukan ada problem yang dihadapi teman-teman disabilitas, yakni minimnya sosialisasi kepada mereka," ujar Ketua Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandey kepada TribunSorong.com via telepon seluler, Rabu (6/11/2024).

"Di lapangan kami dapati juga disabilitas yang tidak dapat surat suara padahal nama tercantum dalam daftar pemilih." 

Baca juga: Ketua KPU Papua Barat Daya Buka Suara Perihal Abdul Faris Umlati Dibatalkan sebagai Cagub

Selain itu, sejumlah pemilih disabilitas diarahkan agar memilih calon sesuai pilihan keluarga yang mendampingi di tempat pemungutan suara (TPS).

Berkaca pada temuan itu, Frits meyakini pada Pilkada Serentak 2024 juga terjadi persoalan yang sama, yakni kelompok disabilitas tak bisa mendapat hak setara dengan lainnya.

"Dari temuan ini saya harap menjadi atensi KPU Papua Barat Daya dan jajaran," katanya.

Baca juga: KPU Papua Barat Daya Fasilitasi Penyandang Disabilitas Hadiri Debat Publik Kedua Pilkada 2024

Seorang disabilitas teman tuli di Kota Sorong, Zusana Tutuhatunewa menguatkan penjelasan dari Frits.

Menurutnya, cukup banyak rekan-rekannya sesama teman tuli yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya, mulai dari kurangnya sosialisasi, tidak ada pendamping tak, serta hak memilih dipakai orang lain.

"Kami berharap, keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu bisa terjadi sama rata bagi para pemilih termasuk disabilitas di daerah ini dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang," katanya. (tribunsorong.com/safwan ashari)