Pemprov Sumatera Utara Berkunjung ke Raja Ampat Papua Barat Daya, Ini Agenda Pentingnya

“Pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan koordinasi antara lembaga untuk memastikan efektivitasnya," ungkap Tarsudi Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.

Dengan adanya UPTD, pemerintah dapat mengelola kawasan konservasi dengan lebih terarah sesuai perencanaan. 

Oleh karena itu, Bappelitbang mendorong penyusunan kebijakan dan perencanaan strategis berbasis data untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut yang profesional, transparan, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: RINCIAN Orang Dengan HIV/AIDS di Kota Sorong Papua Barat Daya, Distrik Sorong Timur Terbanyak

Pembentukan UPTD ini juga merupakan rekomendasi dari penilaian EVIKA tahun 2024, yang menempatkan Sumatera Utara pada status “minimum” dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Diharapkan, dengan penguatan kelembagaan melalui UPTD, pengelolaan kawasan konservasi perairan di Sumatera Utara dapat lebih efektif dan memenuhi standar keberlanjutan.

“Kunjungan ke BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat merupakan bagian dari komitmen Konservasi Indonesia dalam mendukung penguatan kapasitas para mitra. Kami berharap upaya ini dapat mendorong Pemerintah Sumatera Utara membentuk UPTD kawasan konservasi perairan,” ujar Wira Ary Ardana selaku Sundaland Landscape Manager Konservasi Indonesia.  

Lebih dari itu, Wira menambahkan bahwa Konservasi Indonesia berperan aktif mendukung target 30x45 pemerintah, yakni melindungi 30 persen wilayah perairan Indonesia tahun 2045.

 “Dengan memperkuat kelembagaan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, kami berharap Sumatera Utara dapat berkontribusi signifikan terhadap target konservasi perairan nasional,” tutupnya. (tribunsorong.com/willem oscar makatita)