Program Makan Bergizi Gratis

Pesan Wamendagri Ribka Haluk kepada Kepala Daerah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Upaya tersebut dalam rangka memastikan pasokan yang stabil dan terjangkau, meningkatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja.

Penulis: Taufik Nuhuyanan | Editor: Jariyanto
TRIBUNSORONG.COM/TAUFIK NUHUYANAN
Foto bersama usai melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Inpres 17 Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (21/11/2024). 

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta kepada para kepala daerah, baik provinsi maupaun kabupaten/kota agar mendukung penuh program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk Kunker ke Papua Barat Daya, Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong

Para kepala daerah harus memastikan infrastruktur dan fasilitas di setiap satuan pelayanan, baik yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kerja sama dengan lembaga negara atas pihak ketiga agar program Presiden RI berjalan efektif.

“Ini mencakup ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung lainnya yang memadai buat mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat,” kata Ribka pada uji coba pemberian MBG di SD Inpres 17 Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (21/11/2024).

Baca juga: Asosiasi Nusantara UMK Kabupaten Sorong Konsisten Produksi Pangan Lokal dari Hasil Alam

Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah itu juga meminta kepala daerah senantiasa melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas petani, UMKM, serta koperasi sebagai penyedia komoditas guna mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan program MBG.

Upaya tersebut dalam rangka memastikan pasokan yang stabil dan terjangkau, meningkatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat peran sektor pertanian dan ekonomi kreatif dalam pembangunan nasional.

Masih berkaitan implementasi MBG, Riba Haluk Selain meminta agar pemerintah daerah menyediakan sumber data penerima yang akurat dan terpercaya, by name by address

Intansi terkait seperti dinas kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, harus berperan aktif dalam mengumpulkan dan memverifikasi data.

“Pengumpulan data melibatkan petugas atau kader TP PKK setempat sehingga ke depan bisa melihat hasil dari program MBG ini,” katanya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)

Sumber: TribunSorong
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved