Pentingnya Data dan SDM sebagai Landasan Program Pembangunan di Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, data menjadi acuan penting guna memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. 

Data sebagai landasan utama menerapkan suatu kebijakan dan target program dalam jangka waktu pemerintahan. 

"Oleh karena itu, harus mulai fokus pada data yang dimiliki. Dari data itu, kita akan melihat titik awal dan menentukan target lima tahun ke depan," ujar Elisa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Kamis (15/5/2025).

Baca juga: Bupati Tambrauw dan Ketua MRPBD: Kolaborasi Kunci Atasi Tantangan Pembangunan Papua Barat Daya

Selain data, lanjutnya, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat, dan berkualitas juga penting.

Elisa mengingatkan para pemangku kepentingan di provinsi maupun kepala daerah dan DPRK agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. 

Baca juga: Musrenbang dalam Pandangan Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya

Menurutnya mandat yang diberikan adalah amanah dari masyarakat dan Tuhan.

"Tidak boleh berpikir tentang diri sendiri tetapi kepentingan masyarakat yang memilih dan menitipkan harapan mereka," kata Elisa.

Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan.

Mengenai penggunaan Dana Otsus, kata Elisa, harus transparan dan fokus pada program-program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

"Kita harus memanfaatkan dana ini secara bijak dan terukur. Program yang kita jalankan harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya," ucapnya.

Pencarian Dana Otsus

Kepala Subdirektorat Dana Insentif, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ardimansyah mengatakan, pencairan Dana Otsus mengalami keterlambatan.

"Hal ini disebabkan belum selesainya Rencana Anggaran Program (RAP). Penyelesaiannya membutuhkan dukungan dari perangkat daerah teknis terkait," ujarnya di sela musrenbang.

Baca juga: Gubernur Papua Barat Daya: Stop Bolak-Balik Jakarta, Fokus Tangani Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Ardimansyah menambahkan, laporan tahun 2024 juga menjadi syarat pencairan dana yang akan menjadi acuan penilaian kinerja pemerintah daerah pada tahun tersebut. 

"Jika laporan tersebut selesai, pencairan dana Otsus tahap pertama dapat segera diajukan," katanya. (tribunsorong.com/angela cindy)