Musrenbang dalam Pandangan Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wakil Ketua II Dewan Perawakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya Fredrik Frans Adolof Marlissa mengatakan, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebagai bagian krusial dari siklus penganggaran.

Tahapan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin buat menyusun program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat. 

"Musrenbang adalah awal dari siklus perencanaan anggaran. Ini momentum luar biasa bagi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru," ujar Fredrik kepada TribunSorong.com usai menghadiri pembukaan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) dan RKPD Tahun Anggaran 2026 di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Kamis (15/5/2025).

Baca juga: Musrenbang Otsus dan RKPD 2026 Papua Barat Daya, Berikut Poin-poin Penegasan Gubernur Elisa

Ia menambahkan, seluruh program yang dirancang harus selaras dengan lima prioritas pembangunan gubernur dan wakil gubernur, yakni pendidikan, infrastruktur, budaya, kesehatan, dan keamanan. 

Penyusunan program yang tidak mengacu pada prioritas ini akan menyulitkan pemerintah daerah dalam memperjuangkan usulan anggaran di tingkat nasional.

Baca juga: Papua Barat Gelar Musrenbang 2026, Fokus pada 7 Prioritas Pembangunan

Fredrik menyoroti pentingnya sinersigitas antara pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota guna mencegah tumpang tindih (overlap) program. 

"Setiap celah kebutuhan masyarakat yang belum terisi bisa diisi secara efektif dan efisien. Program-program yang benar-benar belum menyentuh masyarakat harus diangkat sebagai aspirasi dalam musrenbang ini, tetapi tetap berbasis kerja nyata yang tidak bertentangan dengan prioritas gubernur," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyambut baik program nasional seperti pendidikan gratis dan makan bergizi gratis yang menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia (SDM).

APBD Papua Barat Daya masih terbatas, namun program-program prorakyat harus tetap diprioritaskan dan dijadikan contoh untuk wilayah lainnya.

"Misalnya tahun ini difokuskan di Kota Sorong sebagai percontohan. Ini penting agar kita benar-benar mempersiapkan generasi emas Indonesia dari Papua Barat Daya," ujar Fredrik.

Ia juga mengingatkan DPRP/DPRK dan pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang harus menyinergikan visi-misi daerah dengan RPJMD nasional. 

Baca juga: Pendidikan Gratis Harus Sesuai Regulasi, Bukan Slogan Politik

Akselerasi pembangunan harus dilakukan secara terpadu melalui perencanaan yang mengacu pada tata ruang wilayah.

"Kita masih belum memiliki peraturan tentang tata ruang wilayah. Ini penting agar penggunaan lahan di seluruh kabupaten bisa terarah dan mendukung program kerja selama lima tahun ke depan," kata Fredrik. 

Ia berharap forum strategis ini menjembatani aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam membangun Papua Barat Daya yang lebih maju dan berdaya saing. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)