Dukung Pembentukan Kampung Baru, Komisi IV DPR Kota Sorong: Jangan Sekadar di Atas Kertas!

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komisi IV DPR Kota Sorong menyatakan dukungan penuh terhadap proses pembentukan kampung baru yang saat ini sedang berjalan di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong Muhammad Saman Bugis menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kota Sorong.

Baca juga: 15 Kampung Baru di Kota Sorong Segera Didefinitifkan, Berikut Nama-Namanya

Mulai dari pembentukan tim kerja, pelaksanaan survei lapangan, hingga tahapan verifikasi dokumen yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami mendukung penuh dan mendorong agar proses pembentukan kampung baru ini berjalan sesuai prosedur. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat patut diapresiasi,” ujar Saman Bugis kepada TribunSorong.com, Senin (26/5/2025).

Ia juga menegaskan bahwa Komisi IV DPR Kota Sorong berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi setiap tahapan pembentukan kampung agar berjalan transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa proses ini benar-benar mengacu pada peraturan yang ada. Jangan sampai hanya administratif di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Rakernas FP2TPK Digelar di Kota Sorong, Pj Sekda Paparan Potensi SDA Papua Barat Daya

Menurut Saman, pembentukan kampung baru merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik hingga ke tingkat kampung.

“Kami berharap pelayanan publik dan pembangunan akan lebih optimal dan merata jika kampung-kampung ini sudah terbentuk secara definitif,” tambahnya.

Komisi IV DPR Kota Sorong juga mengimbau semua pihak yang terlibat agar terus menjaga koordinasi dan kerja sama demi mewujudkan kampung yang mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi warga.

DPR Kota Sorong berjanji akan terus memberikan dukungan politik dan pengawasan yang konstruktif hingga proses ini mencapai tahap penetapan akhir oleh pemerintah pusat. (tribunsorong.com/ismail saleh)